RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Tim Jaga Laut yang dibentuk BLUD UPTD KKP RAJA AMPAT, gelar aksi peduli lingkungan di Selat Dampir, Distrik Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya.

Dalam aksi tersebut, Tim Jaga Laut berhasil mengangkut sampah kurang lebih 58 koli dengan total berat 2,260 Kg atau setara dengan 2,2 Ton Sampah di perairan Pulau Manswar dan Pulau Gam pada Jumat 3 Oktober 2025.

Awalnya dua pulau tersebut dipenuhi berbagai jenis sampah berkat aksi peduli lingkungan yang dilakukan oleh BLUD UPTD KKP RAJA AMPAT, laut disekitar perairan Manswar dan pulau Gam kembali bersih. Aksi ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya.

Sampah merupakan ancaman global yang dapat mengganggu keberlangsungan hidup biota laut. Jika tidak dilakukan penanganan serius (Marine Debris) maka dampaknya berimbas pada ekologi dan ekosistem perairan, karena peran sampah dapat menggantikan fitoplankton/zooplankton yang kemudian dikonsumsi oleh ikan-ikan kecil.

Senin 6 Oktober 2025, Kepala BLUD Syafri Tuharea berkata, penanganan sampah yang dilakukan Tim Jaga Laut ini sebagai bentuk komitmen dan konsisten BLUD dalam menjaga wilayah destinasi kelas dunia agar terhindar dari masalah sampah.

Syafri juga menegaskan bahwa menjaga kebersihan dan keberlangsungan ekosistem laut perlu adanya penanganan yang serius hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten tetapi dimulai dari tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat dengan cara agar tidak sembarangan membuang sampah di laut.

“Sebanyak 57 karung sampah dengan bobot 2.260 Kg lebih atau setara dengan 2,2 ton sampah yang anggota kami angkat dari laut tepatnya di Perairan manswar dan Pulau Gam,” kata Syafri.

Salah satu Anggota Tim Jaga Laut saat dikonfirmasi, menyampaikan bahwa proses pengangkutan sampah menggunakan Speedboat yang dirancang khusus dan dibantu 1 buah Speedboat biasa milik Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Dari Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat.

RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Garda Muda Betkaf (GMB) diterpa badai kontroversi, Frans Mambrasar diketahui menduduki jabatan lain selain Ketua GMB, hal ini dinilai merupakan tindakan yang mencederai semangat profesionalitas dan melanggar ketentuan AD/ART GMB.

Yohan menyebut, praktik jabatan ganda tidak dibolehkan dalam berorganisasi dan merupakan pelanggaran serius terhadap Pasal 24 AD/ART GMB yang secara eksplisit melarang ketua GMB menduduki jabatan yang sama pada organisasi lain seperti GERBANG.

“Aturan ini tegas, tapi tetap dilanggar. Bagaimana mau membenahi internal organisasi kalau hal mendasar saja diabaikan?” ujar Yohan Sauyai. Minggu (5/10/25).

Yohan mempertegas pernyataannya dengan menyatakan bahwa persoalan tersebut tak bisa dipandang sepele. Selain berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, juga mencerminkan krisis etika dalam tata kelola organisasi.

Dia juga meminta untuk segera mengeluarkan surat teguran atas pelanggaran serius kepada Frans Mambrasar yang dinilai telah melanggar ketentuan AD/ART, hal ini menurutnya, penting untuk ditindaklanjuti demi menjaga marwah serta kredibilitas dalam berorganisasi.

Lebih lanjut Yohan mendesak Frans Mambrasar, untuk memberikan penjelasan terkait status sekretariat Garda Muda Betkaf (GMB). Dari mana sumber anggaran yang digunakan untuk membayar sekretariat GMB.

“Jika pelanggaran AD/ART organisasi dibiarkan, kepercayaan anggota terhadap Garda Muda Betkaf (GMB) bisa ambruk. Ini bukan hanya persoalan administrasi, tapi menyangkut moral dan integritas,” tegas Yohan.

RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Setelah memberikan keterangan kapada awak media soal pihaknya pernah dihubungi Pegawai Kejaksaan Negeri Sorong kini Pemuda asal Desa Waigama menantang Inspektorat Raja Ampat audit seluruh keuangan desa di Misool Utara sebagai bentuk dedikasi anak negeri.

“Ya saya tantang Om Inspektur sebagai anak waigama sebagai putra daerah sekarang audit dana desa di Misool Utara sistem pengauditannya harus akuntabel dan transparan,” tegas Sutrisno Woy, pada sesi wawancaranya, Jumat (03/10/25).

Otokritik ini dilontarkan terang-terangan kepada Inspektorat usai membaca salah satu berita media online yang memuat tentang pernyataan Kepala Inspektur Muhidin Tafalas terkait realisasi penyaluran dana desa harus sesuai APBK.

“Om Inspektur jangan hanya tekan para kepala kampung tentang realisasikan dana desa harus sesuai APBK jika fungsi pengawasan APIP dalam intern Inspektorat masih lemah artinya apa ketika Inspektorat mengakui ada kecolongan dan realisasi tidak sesuai APBK maka fix itu akibat dari pengawasan Inspektorat yang lemah,” pungkasnya. 

Lebih lanjut dia bilang Kepala Kampung merupakan jabatan struktural pemerintahan terkecil di Indonesia maka perlakuannya harus beda dan tak perlu segala hal mau dikait-kaitkan dengan urusan keluarga.

“Kepala Kampung itu jabatan yang dibentuk undang-undang jadi perlakuannya harus menggunakan aturan yang berlaku dalam negara ini bukan dengan asas kekeluargaan mau jadi apa Negeri ini jika semua hal kita pakai indikator keluarga, keluarga itu ada ruangnya. Dana desa ini uang orang banyak lagian audit itu bagian daripada perintah tugas jabatan fungsional yang melekat,” jelasnya.

Pihaknya juga membenarkan bahwa pernah dihubungi Pegawai Kejaksaan Negeri Sorong soal carut marut dana desa di distrik misool utara. Mirisnya, Inspektorat Kabupaten Raja Ampat tidak mengetahui hal itu.

“Ya, kalau tidak salah namanya Alfond Sinaga dia tanya tentang kenapa saya tidak dilibat trus seperti apa penyalaluran dana desa disana jika tidak dilibatkan saya jawab pak saya tidak tahu karna tidak dilibatkan terus saya kasih nomor Kepala Desa Sekertaris dan Bendahara,” ujar dia.

Ditambah jangankan soal keuangan desa, sekelas laporan administrasi pun dia tidak pernah dilibatkan maka penting diduga terjadi penyalahgunaan dana desa di misool utara. Tutupnya.

RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Pemuda Kampung Salafen, Waigama dan Aduwei minta Bupati turunkan Pelaksana Tugas (PLT) dan Inspektorat didesak tingkatkan pengawasan terhadap berjalannya dana desa di Misool Utara.

Hal tersebut disampaikan oleh ketiga pemuda yang enggan namanya dipublish media ini. Berdasarkan keterangan mereka penerapan serta progres dana desa selama ini tidak sesuai hasil musyawarah.

“Bagaimana tidak muncul kecurigaan yang diusulkan 27 unit motor tempel yang dibelanjakan kurang lebih hanya 2 unit jadi penerapan dana desa selama ini tidak menjawab hasil musyawarah untuk itu kami minta Bupati segera turunkan PLT di Kampung Salafen,” ungkap salah satu pemuda asal kampung salafen via teleponnya. Jumat, (03/10/25).

Dijelaskan oleh pemuda tersebut, selain penyaluran dana desa yang tidak berdasarkan hasil musyawarah, terdapat honorium Aparat dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Kampung Salafen kurang lebih 6-10 bulan belum direalsikan oleh Pemerintah setempat.

Disinyalir, penyalahgunaan dana desa juga terjadi di dua kampung lainnya di Distrik Misool Utara. Yakni, Waigama dan Aduwei dugaan tersebut dilontarkan oleh Pemuda berinisial IP dan keterangan pendamping lokal desa di tiga desa tersebut.

Pemuda lainya juga menerangkan bahwa selama program desa berjalan Kampung Aduwei tak nampak progres yang dilakukan. Begitupun dengan Waigama dugaan kuat terjadi beberapa program yang terinklut di aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tidak direalisasikan secara baik oleh pemerintah desa.

Saat dikonfirmasi terkait dugaan penyalahgunaan dana desa ini. Pendamping Lokal Desa (PLD) mengungkapkan dugaan itu bisa saja terjadi sebab selama ini pihaknya tidak pernah dilibatkan meskipun upaya koordinasi dan pendekatan sudah dilakukan.

“Saya tidak tahu menahu soal itu pada dasarnya, saya hanya bertugas untuk mengevaluasi dan monitoring bahkan sosialisasikan tentang tata cara penggunaan dana desa berdasarkan Permenkeu dan Permendes namun semua kembali pada kepala desa masing-masing mereka adalah pengguna anggaran saya sifatnya hanya membimbing dan membina,” jelas Sutrisno Woy PLD Salafen Waigama dan Aduwei.

Lanjutnya, persoalan ini pernah dibicarakan dengan Inspektorat namun dia diarahkan untuk tempuh jalur mekanisme yang berlaku padahal dia bilang pengawasan Intens terhadap Dana Desa bukan hanya dengan metode laporan namun keluhan masyarakat desa juga bagian daripada hal yang wajib dijadikan acuan Inspektorat daerah.

Pria asal desa waigama itu mengakui pernah dihubungi oleh petugas Kejaksaan Negeri Sorong terkait progres dana desa di tiga kampung tersebut pihaknya menegaskan bahwa dia tidak pernah mengintervensi administrasi apalagi soal Keuangan desa.

RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Polemik pemalangan sekolah kembali terjadi kali ini SMA Negeri 1 Raja Ampat dipalang, aktivitas belajar mengajar terhenti total akibat tumpukan tanah timbunan dan kayu yang ditaruh di depan pintu gerbang oleh pemilik hak ulayat. Rabu, (1/10/25).

Ketua Komite SMA Negeri 1 Raja Ampat, Soleman Dimara, menegaskan jangan pernah berangan untuk mencetak generasi emas jika fasilitas penunjung SDM masih dalam status bermasalah.

“Bagaimana mungkin kita bermimpi membangun generasi emas jika masif terjadi palang memalang di sejumlah fasilitas sekolah,” tegasnya.

Dia menjelaskan, sekolah merupakan objek vital dan juga wadah yang berperan penting dalam pengetahuan serta menjadi mediator penunjang Sumber Daya Manusia (SDM) guna mencetak generasi emas di Kabupaten Raja Ampat.

Untuk itu, pihaknya berharap kepada Bupati dan seluruh jajaran tertuma Bidang Aset BPKAD sesegera mungkin menertibkan seluruh rangkaian administrasi catatan aset milik Pemda Raja Ampat.

“Saya berharap agar persoalan ini menjadi perhatian penuh dan memohon kepada Bupati dan seluruh jajaran agar objek-objek vital ini diterbitkan administrasinya sehingga kita bisa mengetahui status bangunannya milik siapa dan solusi apa yang perlu disiapkan,” tegasnya.

Ketua Komisi II DPRK Raja Ampat, Soleman Dimara turut prihatin atas tindakan pemalangan yang terjadi. Menurutnya, masih banyak cara untuk menyelesaikan persoalan bukan hanya dengan palang memalang.

“Sebagai anak raja ampat saya prihatin terhadap tindakan ini, jika merasa dirugikan masih banyak cara lain yang bisa dipakai untuk menyelesaikan persoalan apalagi ini dilakukan di sekolah yang merupakan wadah penting bagi generasi kita,” tutupnya.

RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Kota Sorong kunjungi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Raja Ampat pada jumat 19 september 2025.

Kepala Bapas Kelas II Sorong, Frits Vence Suruan, didampingi oleh beberapa jajaran diantaranya Kepala Subseksi BKD, Pembimbingan Kemasyaratan Muda, Asisten Pembimbing Kemasyaratan, Staf BKD, Staf Keuangan.

Kunjungan ini dijelaskan oleh Kepala DP3AKB, Ati Rumadaul, guna berkoordinasi terkait Pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) serta rencana sosialisasi tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Program Kota Layak Anak di Kab Raja Ampat.

Menurut Kadis DP3AKB Kabupaten Raja Ampat bahwa sosialisasi tentang SPPA dan Program Kota Layak Anak ini penting untuk ditindaklanjuti ketika ada si anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban maupun saksi. Anak, tetap diposisikan sebagai anak dengan segala hak-haknya.

“SPPA ini penting disosialisasikan dan harus ditaati. Karena sebagai upaya memenuhi hak anak meski berada dalam proses hukum,” jelas Kepala DP3AKB Raja Ampat, Ati Rumadaul, Selasa (30/9/25).

Lanjutnya, edukasi semacam ini sangat penting disosialisasikan kepada masyarakat. Sebab itulah koordinasi intens sering dilakukan oleh pihaknya ketika berhadapan dengan kasus yang melibatkan anak-anak.

Sehingga dapat merubah pemahaman para Orang tua yang cenderung justru membiarkan anak ketika melakukan kesalahan dengan dalil acuannya, ketika ada perkara tidak diproses karena mash anak-anak.

Ditambahkan proses diversi inilah yang masih belum dipahami. Bahwa hukum akan tetap berjalan dengan memperhatikan hak dan kebutuhan anak. Itulah yang terus disosialisasikan oleh pihaknya agar SPPA ini dipahami betul oleh para orang tua.

RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Raja Ampat kembali berbagi kasih kepada korban bajir kota waisai. Jumat (26/9/25).

Aksi nyata yang diselenggarakan ini sebagai bentuk kepedulian sosial, empati, dan solidaritas antar sesama dan kegiatan tersebut merupakan agenda ketiga dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Raja Ampat.

Usai memeberi kasur dan makanan gratis pada dua hari sebelumnya. Kini, DPC Partai Demokrat Kabupaten Raja Ampat berbagi sembako kepada masyarakat terdampak bencana banjir di Kota Waisai.

Aksi kepedulian ini diterangkan oleh Billy Mayor, Ketua DPAC Distrik Waigeo Timur, selain rasa empati para kader juga sebagai wujud pengamalan nilai kemanusiaan dan rasa syukur serta konsisten dalam merawat manifesto “Nasional Religius” Partai Bintang Mercy tersebut.

Ditambahkan, aksi peduli korban bencan ini perlu dipandang penting oleh para politikus sehingga masyarakat bisa merasakan kehadiran parpol bukan hanya soal kepentingan dan meraut keuntungan namun sentuhan kasih itu benar-benar ada.