Search
Facebook Telegram X-twitter Youtube Whatsapp

Top yang sering dicari:

1. #Di
2. #Dir
3. #Dird

Kesempatan Emas: 3 Kuota Khusus Bagi Putra-putri Papua Kuliah S2 di Inggris Lewat Beasiswa Chevening

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Kedutaan Besar Inggris di Jakarta membuka akses pendidikan internasional bagi generasi muda Papua melalui program beasiswa Chevening. Inisiatif ini merupakan komitmen Pemerintah Inggris untuk mendorong pemerataan kesempatan belajar sekaligus melahirkan calon pemimpin masa depan dari kawasan timur Indonesia.

Scholarship and Alumni Coordinator Political Section Kedutaan Besar Inggris, dalam sosialisasi yang dilaksanakan di Hotel Aston Kota Sorong pada Sabtu (30/08/2025)

Vonny Lisayani menyampaikan bahwa Papua dan Papua Barat Daya ditetapkan sebagai wilayah prioritas dalam promosi Chevening tahun ini.

“Kami telah melakukan sosialisasi di Jayapura dan Sorong untuk memperkenalkan peluang pendidikan ke Inggris melalui beasiswa Chevening. Kami ingin anak-anak Papua tahu bahwa kesempatan ini terbuka luas bagi mereka,” ujar Vonny.

Program Chevening merupakan beasiswa penuh yang didanai oleh Pemerintah Inggris, ditujukan bagi individu berprestasi dengan potensi kepemimpinan. Penerima beasiswa dapat melanjutkan studi magister (S2) selama satu tahun di universitas-universitas terkemuka di Inggris dengan pilihan semua jurusan.

Khusus di Papua, Kedutaan Besar Inggris menggandeng perusahaan energi British Petroleum (BP) Indonesia sebagai mitra. Kerja sama ini diwujudkan melalui alokasi khusus Chevening bagi putra-putri Papua sebagai bagian dari komitmen BP terhadap pengembangan sumber daya manusia di wilayah tersebut.

“Ada tiga kuota khusus untuk penerima beasiswa dari Tanah Papua. Namun, jika jumlah pendaftar yang lolos seleksi melebihi kuota, mereka tetap bisa mengikuti jalur reguler Chevening,” jelasnya.

Secara nasional, program Chevening tahun ini akan memberikan 40 hingga 50 beasiswa bagi warga negara Indonesia. Pendaftaran dibuka hingga 7 Oktober 2025. Karena itu, Vonny mengimbau kepada para calon pelamar untuk segera mempersiapkan dokumen serta meningkatkan kapasitas diri agar lebih siap bersaing.

Persyaratan utama yang harus dipenuhi antara lain:

  1. Merupakan WNI,
  2. Memiliki ijazah S1 atau D4.
  3. Pengalaman kerja minimal dua tahun.
  4. Mampu menunjukkan potensi kepemimpinan dan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Lebih jauh, Vonny menegaskan bahwa Chevening tidak hanya menekankan pada prestasi akademik, tetapi juga pada komitmen untuk membawa perubahan positif di daerah asal penerima. “Kami berharap semakin banyak anak muda dari wilayah timur Indonesia, khususnya Papua, yang memanfaatkan peluang besar ini,” pungkasnya.

Mahasiswa Maluku Laporkan Dugaan Korupsi Miliaran Rupiah Proyek Jalan Bula–Masiwang ke Kejagung RI

Melanesiatimes.com – Proyek jalan dan jembatan di ruas Bula–Masiwang, Maluku yang menelan anggaran hingga miliaran rupiah kini jadi sorotan tajam. Baru beberapa bulan selesai, kondisinya sudah hancur. Mahasiswa pun menilai ada aroma korupsi besar di balik proyek tersebut.

Senin (25/8/2025), Jaringan Aksi Mahasiswa Maluku Jakarta menggelar aksi di depan Kejaksaan Agung RI. Mereka resmi melaporkan Satker Wilayah II BPJN Maluku karena diduga bermain anggaran bersama kontraktor dan konsultan pengawas.

Koordinator aksi, Jufri, menegaskan hasil investigasi lapangan menunjukkan kualitas proyek jauh dari harapan.

“Baru hitungan bulan jalan dan jembatan sudah rusak parah. Anggarannya puluhan miliar, tapi hasilnya seperti proyek abal-abal. Ini indikasi kuat adanya korupsi,” tegasnya.

Mahasiswa menyebut sejumlah pihak yang harus diperiksa, di antaranya:

Dua proyek utama yang disorot:

Warga pun ikut geram. “Katong susah sekali kalau mau ke Ambon. Jalan baru selesai tapi cepat sekali rusak. Mustahil kalau tidak ada permainan di proyek ini,” ujar seorang warga.

Mahasiswa menegaskan mereka mengantongi dokumen, data teknis, hingga bukti lapangan sebagai dasar laporan. Mereka mendesak Kejagung bergerak cepat agar praktik dugaan korupsi ini tidak terus merugikan negara.

“Semua proyek di bawah Satker ini bermasalah. Kalau Kejagung tidak turun tangan, publik bisa menilai ada pembiaran,” tutup Jufri.

YLKI Kritik Kebijakan Pemblokiran 122 Juta Rekening Dormant oleh PPATK

Melanesiatimes.com – Keputusan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir 122 juta rekening dormant alias tidak aktif menuai protes keras dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Sekjen YLKI, Rio Priambodo, menilai langkah itu terlalu terburu-buru dan berpotensi melanggar hak dasar konsumen.

“Kami setuju pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme, maupun judi online penting. Tapi jangan sampai caranya mengorbankan hak nasabah yang percaya pada sistem perbankan,” kata Rio dalam sebuah podcast, Jumat (22/8/2025).

Pemblokiran Dinilai Sepihak dan Tidak Transparan

Rio menilai pemblokiran dilakukan secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada nasabah. Hal ini, menurutnya, melanggar prinsip keadilan prosedural.

“Nasabah tidak diberi tahu, bahkan tidak ada literasi keuangan sebelumnya. Akhirnya mereka yang harus membuktikan diri tidak bersalah. Ini sangat memberatkan, apalagi bagi masyarakat kecil atau yang tinggal di daerah,” ujarnya.

YLKI mendesak PPATK untuk memberi notifikasi sebelum pemblokiran dilakukan, agar konsumen punya waktu untuk memitigasi dampak.

Potensi Kontraproduktif bagi Inklusi Keuangan

Menurut Rio, kebijakan ini bisa menggerus kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. “Kalau dana bisa dibekukan tiba-tiba, orang jadi takut menabung di bank. Bisa-bisa mereka balik lagi simpan uang di rumah. Ini kemunduran besar bagi inklusi keuangan,” tegasnya.

YLKI juga mencatat banyak pengaduan dari konsumen, mulai dari kesulitan membayar biaya rumah sakit, kebutuhan darurat, hingga masalah warisan karena rekening keluarga diblokir.

YLKI Minta Transparansi dan Mekanisme Banding

YLKI menekankan perlunya kriteria yang jelas dan transparan dalam pemblokiran rekening. Selain itu, harus ada mekanisme banding yang mudah bagi nasabah.

“Kalau memang ingin memberantas judi online, targetnya harus tepat. Rekening dormant kan tidak ada aktivitas keluar-masuk uang. Masa langsung dicurigai?” tambah Rio.

YLKI juga mengusulkan adanya hotline crisis center untuk membantu nasabah, serta sistem klasifikasi risiko rekening (merah, kuning, hijau) agar kebijakan lebih selektif.

Jangan Korbankan Konsumen di Tengah Pertumbuhan Ekonomi

Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,12% pada kuartal II 2025, Rio menilai kebijakan ini justru berisiko menekan daya beli masyarakat.

“Sampai September 2025, kami sudah menerima 500 aduan konsumen. Ini indikasi adanya masalah serius. Jangan sampai kebijakan ini malah bikin daya beli turun,” jelasnya.

YLKI menegaskan tidak menolak upaya PPATK, tapi mendorong dialog terbuka dengan OJK, perbankan, dan asosiasi konsumen agar kebijakan lebih adil dan tidak merugikan rakyat kecil.

Syam Basrijal : Korupsi Bukan Sekadar Hukum, Tapi Luka Bawah Sadar Bangsa

Melanesiatimes.com – Kasus korupsi yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer bersama sepuluh pejabat lain terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dinilai lebih dari sekadar pelanggaran hukum.

Founder Restorasi Jiwa Indonesia, Syam Basrijal, menilai praktik tersebut mencerminkan penyakit batin yang mengakar dalam kesadaran bangsa.

“Sertifikasi yang mestinya menjamin keselamatan para pekerja justru diperdagangkan demi keuntungan pribadi, dan pada titik ini kita melihat betapa rapuhnya integritas ketika jabatan dijadikan komoditas,” ujar Syam dalam keterangannya, Sabtu (23/8/2025).

Menurutnya, persoalan korupsi tak bisa hanya dipandang dari sisi hukum semata, melainkan juga berakar pada pikiran bawah sadar yang telah lama terbentuk di tengah masyarakat dan pejabat.

“Banyak pejabat maupun masyarakat hidup dengan keyakinan keliru yang telah lama diwariskan: bahwa kesempatan harus dimanfaatkan secepatnya sebelum orang lain mengambilnya, bahwa jabatan adalah pintu menuju kemakmuran pribadi, atau bahwa ‘sedikit permainan’ bisa dimaklumi selama tidak ketahuan,” jelasnya.

Lebih jauh, Syam menilai ada tiga dimensi yang harus disentuh untuk memutus rantai korupsi, yakni dimensi pribadi, sosial, dan sistemik.

“Ada dimensi pribadi, di mana pejabat belum pulih dari luka batin sehingga terus mencari penguatan lewat kuasa dan harta. Ada dimensi sosial, di mana masyarakat masih permisif terhadap praktik uang pelicin demi kenyamanan sesaat. Dan ada dimensi sistemik, di mana birokrasi memberi celah besar bagi kewenangan untuk diperdagangkan tanpa kontrol etis,” tegasnya.

Melalui gagasan Restorasi Jiwa, Syam mengingatkan bahwa penegakan hukum hanya menyentuh gejala, bukan akar persoalan.

“Jika akar luka tidak dipulihkan, perilaku yang sama akan kembali berulang. Restorasi Jiwa mengajak kita masuk ke wilayah pemulihan kesadaran: berani mengakui luka bawah sadar yang tersembunyi, melepaskan keterikatan pada kuasa dan materi, serta menemukan rasa cukup yang lahir dari dalam,” tuturnya.

Syam pun menekankan pentingnya melihat kasus Immanuel Ebenezer bukan sekadar sebagai penegakan hukum, tetapi juga sebagai cermin kondisi bangsa.

“Kasus ini seharusnya tidak kita sikapi hanya dengan sorak gembira karena ada pejabat ditahan. Ia adalah cermin yang menuntut kita bercermin bersama: sejauh mana kita ikut melestarikan budaya permisif yang membuat korupsi tumbuh subur?” pungkasnya.

Fakta Penangkapan Noel

Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan (Noel) bersama 10 pejabat Kemenaker dan pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait sertifikasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

Dengan ditangkapnya Noel dalam kasus ini, menjadikannya sebagai orang pertama di Kabinet Merah Putih kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang tertangkap kasus korupsi.

Immanuel Ebenezer ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada hari Rabu (20/8/2025) malam dan kini telah ditahan selama 20 hari ke depan terhitung setelah penetapan pada 22 Agustus 2025 untuk kepentingan penyidikan.

Bersamaan itu, kini Presiden Prabowo Subianto telah memberhentikan Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan terhitung tanggal 22 Agustus 2025.

Didukung ETOS Indonesia Institut & Nusa Ina Connection, Amir Yanto Dipandang Tepat Pimpin Kejaksaan Agung

Melanesiatimes.com – Pergantian pucuk pimpinan di Kejaksaan Agung selalu menyedot perhatian publik. Harapan besar disematkan pada figur yang mampu menjawab tantangan pemberantasan korupsi sekaligus menjaga marwah lembaga. Di tengah dinamika itu, nama Dr. Amir Yanto, Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung RI, semakin sering disebut sebagai salah satu sosok paling pantas menempati kursi Jaksa Agung.

Amir Yanto bukanlah wajah baru di dunia penegakan hukum. Kariernya di Korps Adhyaksa terentang panjang dan penuh pengalaman strategis. Ia pernah menduduki posisi penting sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas), posisi yang mengawasi kinerja internal kejaksaan, serta Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel), jabatan yang berhubungan dengan penggalangan informasi dan penegakan hukum.

Pada Februari 2024, Amir Yanto dipercaya menakhodai Badan Pemulihan Aset (BPA), lembaga yang relatif baru dibentuk untuk memperkuat pemulihan aset negara. Tugas berat ini berhasil dijawab dengan capaian konkret. Hanya dalam satu bulan, tepatnya Januari 2025, BPA mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp269,19 miliar. Angka tersebut menjadi bukti nyata kapasitas manajerial sekaligus komitmennya dalam mendukung keuangan negara.

Capaian itu tidak hanya dianggap sebagai keberhasilan teknis, tetapi juga sebagai indikator visi kepemimpinan. Di mata banyak kalangan, Amir Yanto terbukti mampu memimpin lembaga baru, merumuskan strategi, sekaligus menjalankannya dengan efektif.

Abdullah Kelrey, Founder Nusa Ina Connection (NIC), menilai keberhasilan tersebut menjadi alasan kuat mengapa Amir Yanto layak memimpin Kejaksaan Agung RI.

“Seorang Jaksa Agung harus punya pandangan luas, pemahaman struktural, dan rekam jejak bersih. Amir Yanto memenuhi semua itu,” ujar Kelrey

“Beliau juga memiliki kemampuan komunikasi lintas lembaga. Itu penting karena pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan sendirian. Perlu kolaborasi dengan KPK, Polri, dan bahkan lembaga internasional. Saya melihat beliau punya kapasitas membangun jejaring kerja sama itu,” tambahnya.

“Lebih jauh, publik kini menunggu sosok yang bisa mengembalikan kepercayaan terhadap institusi hukum. Saya percaya Amir Yanto mampu mewujudkan harapan tersebut karena integritasnya teruji sejak lama,” tegas Kelrey.

Senada, Iskandarsyah, Direktur ETOS Indonesia Institut, menekankan perlunya figur pemersatu di tubuh kejaksaan.

“Kejaksaan Agung ke depan tidak hanya butuh pemimpin yang tegas dalam pemberantasan korupsi, tapi juga mampu merangkul seluruh elemen internal agar solid. Sosok itu harus menjaga marwah institusi sekaligus menjawab ekspektasi publik. Dari rekam jejak dan kinerja, Amir Yanto adalah figur yang paling siap,” ujarnya.

“Ia bukan hanya kuat secara teknis hukum, tetapi juga memiliki kepemimpinan visioner. Itu membuatnya berbeda dari figur lain. Dalam kondisi kejaksaan yang menghadapi sorotan publik, pemimpin seperti inilah yang dibutuhkan,” sambungnya.

Kejaksaan Agung sebagai institusi penegak hukum tidak lepas dari tantangan besar. Sorotan publik terhadap penanganan kasus korupsi, efektivitas penegakan hukum, hingga integritas aparat, menuntut adanya sosok pemimpin yang kredibel. Dalam konteks ini, nama Amir Yanto muncul sebagai jawaban atas kegelisahan publik.

Pengalaman panjangnya di berbagai lini, ditambah capaian konkret dalam memimpin BPA, membuatnya dianggap memiliki modal kepemimpinan yang lengkap: integritas, kapasitas manajerial, dan visi kolaboratif.

Infografis

Kini, di tengah spekulasi siapa yang akan memimpin Kejaksaan Agung RI berikutnya, nama Amir Yanto kian menguat. Ia dipandang sebagai figur yang bisa membawa perubahan positif: tegas memberantas korupsi, memperkuat kerja sama lintas lembaga, serta menjaga marwah kejaksaan sebagai institusi penegak hukum yang berwibawa.

Dengan rekam jejak panjang, prestasi gemilang, dan integritas yang teruji, publik menilai Amir Yanto bukan hanya layak, tetapi juga siap untuk memimpin Kejaksaan Agung RI menuju era baru yang lebih transparan dan berkeadilan.

OTT Mengguncang Kabinet! PS 08 Ingatkan Jangan Ada Lagi yang Khianati Presiden Prabowo

Melanesiatimes.com – Perhimpunan Solidaritas 08 (PS 08) memberikan apresiasi atas langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer.

Ketua Umum PS 08, Korneles Galanjinjinay, menilai penetapan tersangka terhadap Immanuel menjadi momen penting bagi KPK untuk mengembalikan kepercayaan publik, setelah belakangan dianggap kehilangan taring dalam pemberantasan korupsi.

“Ini momentum tepat bagi KPK untuk kembali menunjukkan marwahnya sebagai lembaga anti-rasuah,” ujar Korneles dalam keterangan resmi, Jumat (23/8/2025).

Korneles, yang juga pernah menjabat Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) periode 2018–2020, menegaskan bahwa para menteri dan pejabat di Kabinet Merah Putih tidak boleh menyalahgunakan amanah yang diberikan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, jabatan publik adalah tanggung jawab besar yang seharusnya dijalankan untuk kepentingan bangsa, bukan demi memperkaya diri sendiri maupun kelompok.

“Jangan sampai ada lagi yang berkhianat seperti kasus ini. Amanah dari Presiden harus dijalankan untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.

Lebih lanjut, PS 08 menilai langkah cepat Presiden Prabowo memberhentikan Immanuel sebagai bentuk nyata komitmen dalam perang melawan korupsi. Atas sikap itu, PS 08 menyatakan dukungan penuh terhadap Presiden.

“Kami bersama rakyat berdiri mendukung Presiden Prabowo dalam upaya menyelamatkan bangsa dari praktik mafia dan koruptor,” pungkas Korneles.

Fornusa Beri Apresiasi Khusus untuk Panglima TNI Usai Angkat Saleh Mustafa Sebagai Wakasad

Melanesiatimes.com – Forum Rakyat Nusantara (Fornusa) memberikan penghargaan tinggi kepada Panglima TNI atas keputusan mengangkat Letnan Jenderal TNI Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Wakasad).

Ketua Umum Fornusa, Rusdi Bicara, menilai langkah tersebut sebagai bukti keseriusan Panglima TNI dalam menempatkan perwira terbaik dengan rekam jejak, integritas, serta kepemimpinan yang kuat untuk memperkuat TNI AD.

“Kami sangat mengapresiasi keputusan Panglima TNI yang menunjuk Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakasad. Beliau dikenal sebagai prajurit berpengalaman, berdedikasi, dan memiliki integritas tinggi untuk membawa TNI AD semakin profesional serta dekat dengan rakyat,” ujar Rusdi di Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Selain apresiasi, Rusdi juga menyampaikan ucapan selamat dan doa atas amanah baru yang diemban Saleh Mustafa.

“Selamat untuk Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa. Semoga beliau bisa menjalankan tugas barunya dengan penuh tanggung jawab, sekaligus melanjutkan tradisi TNI AD sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan NKRI,” tambahnya.

Fornusa menegaskan akan terus mendukung langkah-langkah strategis TNI dalam menjaga keamanan, persatuan, dan kedaulatan bangsa.

Menteri Bahlil Sindir Ekspor Mentah: Jangan Ulangi Kesalahan Era VOC

Melanesiatimes.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa swasembada energi dan hilirisasi menjadi misi besar pembangunan energi nasional. Menurutnya, strategi ini bukan hanya menambah nilai ekonomi, tetapi juga memperkuat kemandirian energi Indonesia di tengah persaingan global.

“Pemerintah terus mendorong reaktivasi sumur migas yang tidak produktif, membangun infrastruktur gas, mempercepat transisi energi dengan energi baru terbarukan (EBT), hingga menggenjot hilirisasi minerba. Semua itu bagian dari peta jalan menuju ketahanan energi,” kata Bahlil saat meresmikan Migas Corner di kampus ITS Surabaya, Kamis (17/7).

Bahlil juga menekankan peran penting dunia pendidikan. Ia menyebut mahasiswa dan kampus sebagai motor perubahan menuju kemandirian energi dan kedaulatan sumber daya alam.

Lebih jauh, Bahlil menegaskan hilirisasi berarti menghentikan ekspor bahan mentah dan mengolahnya langsung di dalam negeri. “Kalau hanya kirim bahan baku, nilai tambahnya dinikmati negara lain. Itu mirip zaman VOC yang hanya mengambil sumber daya kita tanpa memberi manfaat maksimal,” tegasnya.

Contoh nyata, lanjut Bahlil, adalah investasi ekosistem baterai kendaraan listrik di Indonesia yang sudah menembus USD 20 miliar. Proyek ini menempatkan Indonesia sebagai produsen baterai terbesar kedua dunia setelah Tiongkok.

Tak berhenti di situ, ia menyebut pada November mendatang ada investasi baru senilai Rp100 triliun dari China dan Korea. Proyek tersebut berfokus pada pengolahan nikel hingga menjadi cell battery untuk mobil listrik. “Bahkan Presiden Prabowo sudah menargetkan agar hilirisasi ini sampai menghasilkan mobil listrik buatan Indonesia,” tambahnya

Polemik HighScope Rancamaya, Kuasa Hukum : Bareskrim Harus Menindak Tegas

Melanesiatimes.com – Kuasa Hukum Magdalena Vandry, Yuliana Sihaloho, menegaskan bahwa kasus yang menimpa kliennya berpotensi memberikan dampak negatif yang serius bagi dunia pendidikan di Indonesia.

Hal ini terkait dugaan praktik penipuan yang dilakukan oleh Yayasan Perintis Pendidikan Belajar Aktif (YPPBA) dan Yayasan Bina Bima Sakti (YBBS) atas lisensi yang dimiliki Yayasan Bina Tunas Abadi (YBTA) untuk pengelolaan Sekolah HighScope Indonesia (SHI) Rancamaya.

Menurut Yuliana, setelah SHI Rancamaya yang dikelola YBTA berkembang dan memiliki banyak siswa, secara tiba-tiba sekolah tersebut diambil alih oleh pihak pemberi lisensi tanpa penjelasan yang jelas dan transparan.

“Klien saya, yang memiliki kepedulian tinggi terhadap dunia pendidikan, memperoleh lisensi untuk mendirikan dan mengelola Sekolah HighScope Indonesia Rancamaya melalui pembelian sublisensi resmi dari HighScope Indonesia. Namun, sekolah tersebut secara sepihak diambil alih dan dikuasai oleh pihak HighScope Indonesia Pusat,” ujar Yuliana kepada jurnalis, Jumat (15/8/2025).

Yuliana menambahkan, hingga saat ini Yayasan Bina Tunas Abadi dan Yayasan Bina Sukses Belia masih tercatat secara resmi sebagai pemegang izin operasional SHI Rancamaya berdasarkan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor.

“Menurut data Dinas Pendidikan Kota Bogor, klien kami, masih sah tercatat sebagai pemegang izin operasional Sekolah HighScope Indonesia Rancamaya atas nama Yayasan Bina Tunas Abadi dan Yayasan Bina Sukses Belia, tegasnya.

Lebih lanjut, Yuliana menyampaikan kekecewaan kliennya setelah mendapat informasi bahwa izin Sekolah Internasional milik SHI di Amerika Serikat hanya mencakup jenjang taman kanak-kanak. Padahal, seluruh administrasi dan perizinan yang dimiliki YBTA telah lengkap sesuai ketentuan operasional pendidikan di Indonesia.

“Klien saya sangat kecewa mengetahui bahwa lisensi internasional dari HighScope Amerika ternyata hanya berlaku untuk tingkat taman kanak-kanak,” jelasnya.

Menurut Yuliana, informasi ini tentu sangat merugikan dunia pendidikan Indonesia dikarenakan SHI menjadi tempat pembelajaran bagi anak-anak tokoh publik Indonesia dan telah memiliki prestasi yang baik.

“Bagaimana reaksi para orang tua ketika mengetahui permasalahan yang dialami SHI ini ? Apalagi beberapa anak tokoh publik bersekolah di sini bahkan ada anak murid yang mewakili SHI menjadi Paskibraka di Istana Negara, pastinya mereka akan sangat dirugikan”.

Atas dugaan pelanggaran ini, Yuliana mendampingi Magdalena Vandry melaporkannya kepada Bareskrim Polri. Saat ini, kasus tersebut telah memasuki tahap penyelidikan (lidik) berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sprin.Lid/334/VI/RES.1.11/2025/Tipidter tertanggal 24 Juni 2025.

“Kami telah melaporkan dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pemalsuan ke Bareskrim Polri melalui Laporan Nomor LI/174/VI/2025/Tipidter,” ungkapnya.

Yuliana berharap Kepolisian Republik Indonesia segera meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan guna memastikan adanya kepastian hukum.

“Kami mendesak agar Bareskrim Mabes Polri segera menindak tegas pihak-pihak yang telah merugikan klien kami dan merusak integritas dunia pendidikan,” pungkasnya.

MUI dan Eks JI Sepakat Perkuat Moderasi Keislaman

Melanesiatimes.com – Mantan amir Jamaah Islamiyah (JI) Ustadz Para Wijayanto menyatakan bahwa moderasi keislaman merupakan landasan utama bagi terciptanya suasana kebangsaan di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Ustadz Para dalam diskusi Rumah Wasathiyah dengan tema “Refleksi Kemerdekaan : Semangat Wasathiyah dan Kontribusi untuk Anak Bangsa”.

“Al Wasathiyah atau moderasi keislaman sebagai fondasi bagi umat Islam untuk kembali menemukan jati diri kebangsaan mereka,” kata Ustadz Para Wijayanto seperti dikutip dari Holopis.com, Senin (18/8/2025).

Dalam melaksanakan moderasi keislaman, bukan berarti meninggalkan prinsip-prinsip Islam, melainkan menempatkan Islam sebagai posisi penyeimbang dalam membangun realitas kebangsaan di Indonesia.

Salah satu yang konkret dalam moderasi keislaman adalah bagaimana Islam membawa para pemeluknya menegasikan sikap ekstremis dan merasa paling eksklusif.

“Moderasi Islam menolak sikap ekstrem, baik ekstrem kanan yang cenderung keras dan eksklusif, maupun ekstremis kiri yang terlalu longgar hingga kehilangan identitas,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, sebagai mantan petinggi organisasi teroris di Asia Tenggara tersebut mengajak kepada para mantan anggota JI untuk kembali menata hidup dalam nuansa kebangsaan Indonesia yang lebih moderat. Salah satunya adalah memandang bahwa Indonesia adalah rumah besar bersama untuk seluruh bangsa yang berbeda-beda, baik suku, agama, ras maupun golongan.

Sebab ketika seluruh mantan Jamaah Islamiyah sudah bisa memandang Indonesia sebagai rumah besar, maka ruang gerak dan berpikir akan lebih luas. Bagimana memandang dan menyikapi perbedaan, serta mengakselerasi keislaman yang menjunjung tinggi rahmatan lil ‘alamin.

“JI adalah kolam kecil, sementara NKRI adalah kolam besar. Ibu Aqil menolak sikap jumud, sikap beku dalam memahami agama. Ia menekankan pentingnya keterbukaan, keadilan sosial, serta tanggung jawab umat Islam untuk menjaga tatanan masyarakat dan negara,” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua MUI DKI Jakarta KH Muhammad Syukron Makmun. Ia menegaskan bahwa kebangsaan Indonesia merupakan sebuah ikatan sosial yang erat antar sesama manusia yang sudah ditakdirkan berbeda-beda, sehingga antar mereka dapat hidup berdampingan dan rukun.

“Kebangsaan bukan hanya sekadar identitas, tetapi juga ikatan sosial dan moral untuk hidup berdampingan dalam satu negara,” kata Kiai Syukron Makmun.

Terlebih dalam Islam, telah diajarkan bagaimana mencipatakan dan menjaga persatuan dan kesatuan antar sesama. Bukan hanya kepada sesama Islam, melainkan dengan umat yang beragama lain.

“Islam mengajarkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan, sekalipun masyarakat terdri dari beragam latar belakang suku, etnis, dan agama,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, mantan Ketua FKPP Jamaah Islamiyah (Forum Komunikasi Pondok Pesantren JI) Mustaqim Safar juga memiliki pandangan yang sama. Bagaimana sebagai pemeluk agama Islam, semua orang harus mampu menciptakan unsur keseimbangan. Baik dalam kontek melaksanakan syariat Islam sebagai agama yang diyakini, serta melaksanakan amaliyah dalam konteks sosial bermasyarakat.

“Tawazun berarti kemampuan menempatkan segala sesuatu pada porsinya secara adil dan proporsional. Dalam konteks kenegaraan, umat Islam dituntut untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik, antara hak-hak warga negara dan kewajiban yang harus dijalankan, serta antara orientasi spiritual dengan tanggung jawab sosial,” tutur Mustaqim.

Kegiatan diskusi tersebut dilakukan secara hybrid, di mana para peserta yang berjumlah ratusan tersebut bergabung secara daring maupun luring. Mereka pun tampak antusias mendengarkan paparan demi paparan yang disampaikan dalam forum tersebut.