Melanesiatimes.com – Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian, melantik dan mengambil sumpah jabatan Irjen Pol. Sutanto sebagai Wakil Kepala (Waka) BSSN di Auditorium BSSN Bojongsari, Depok, pada Jumat, (8/10/2021).

Irjen Pol. Sutanto secara resmi menggantikan Waka BSSN sebelumnya, Komjen Pol. Dharma Pongrekun.

Hinsa mengatakan, melalui tugas, fungsi, dan kewenangan jabatan yang pernah emban, serta pengalaman kerja yang dimiliki pihaknya yakin Sutanto mampu mendukung Kepala BSSN dalam menjalankan tugas dan fungsi BSSN.

“Saya ucapkan selamat bertugas. Marilah kita bangun komitmen bersama, untuk saling bahu membahu dalam satu tim, dalam mewujudkan visi dan misi BSSN ke depan,” ujar Hinsa dalam sambutannya.

Sebelumnya, Irjen Pol. Sutanto pernah bertugas sebagai Kepala Deputi VIII Badan Intelijen Negara (BIN). Sedangkan Komjen Pol. Dharma Pongrekun, saat ini menjabat sebagai Pati Mabes Polri.

Pelantikan Irjen Pol. Sutanto sebagai Waka BSSN berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 146/TPA Tahun 2021 tanggal 5 Oktober 2021.

Penugasan personil pada dasarnya adalah dinamika birokrasi, sebagai upaya penyesuaian yang berkesinambungan terhadap perubahan lingkungan strategis dan kebutuhan organisasi.

Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan ini juga sekaligus dalam rangka mengisi struktur organisasi baru di BSSN sesuai dengan pemberlakuan nomenklatur baru berdasarkan Perpres No. 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara.

Melanesiatimes.com – Ketua Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) angkat bicara terkait dengan kinerja Doni Monardo. Berikut pernyataan LIRA DKI Jakarta sebagaimana dalam rilis yang diterima selasa, (25/5/2021).

Doni Monardo tidak lagi menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Posisinya digantikan Letjen TNI Ganip Warsito. Sebagai perwira TNI, Doni Monardo akan memasuki masa pensiun pada 1 Juni mendatang.

Letjen TNI Ganip Warsito secara resmi menjadi kepala BNPB setelah di lantik oleh presiden Joko Widodo Selasa, (25/5/2021) di Istana negara.

David selaku Ketua Pemuda Lira Prov. DKI Jakarta mengucapkan selamat bertugas kepada Letjen Ganip Warsito di lembaga BNPB dan tugas berat sudah menanti beliau untuk menuntaskan pandemi covid 19 dan bencana di wilayah Indonesia.

David saat di temui di Jakarta 25/5/2021 menambahkan bahwa ini adalah hari spesial untuk Letjen DR. (HC) Doni Monardo yang sudah selama 2 tahun lebih bekerja untuk bangsa dalam ke siaga bencana maupun bencana kesehatan covid 19 di Indonesia. kami apreasiasi kepada pak doni bahwa selalu bisa membawa lembaga BNPB selalu meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama dua tahun berturut turut, dan WTP itu menandakan BNPB secara lembaga Clear dari praktik praktik penyelewengan dana negara yang di khususkan di siaga bencana maupun covid 19 ini.

Tak banyak pejabat yang bisa lolos di ujian saat mereka menjabat menjadi pimpinan lembaga dan pak doni adalah contoh pejabat yang Clear dan clean dalam memegang amanah yang Presiden Joko Widodo berikan pada nya.

Saya rasa Bangsa ini masih membutuhkan Pak Doni Monardo untuk mengisi posisi strategis yang bisa mendarmabaktikan pikiran dan tenaga nya untuk Bangsa Indonesia melalui apa saja untuk kemajuan Indonesia, dan DPP Pmeuda lira bersama DPW Pemuda Lira DKI Jakarta siap mengawal selalu orang baik seperti pak doni. Ujar David

MELANESIATIMES.COM – Lembaga Survey Nasional Etos Indonesia Institute secara resmi launching kantor baru sekaligus membuka Coffe Shop di Jl Hikmat Jatirangga, Bekasi Jawa Barat.

Launching yang dimulai pukul (16.00 WIB) itu turut dihadiri sejumlah pejabat penting Kota Bekasi, salah satu diantaranya juga Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono. Dalam kesempatan sambutannya, orang nomor dua di kota bekasi itu turut memberikan apresiasi dengan hadirnya lembaga survey nasional seperti Etos Institute di Kota Bekasi.

Hal tersebut dikarenakan Kota Bekasi yang memiliki kedekatan administrasi dengan DKI Jakarta sangat membutuhakan lembaga-lembaga di bidang survey untuk membuat penjarinan pendapat publik terhadap suatu perkembangan di daerah tersebut.

“Kota bekasi tentunya menyambut baik lembaga survey seperti Etos Institute di kota kami. Kami Pemerintah Kota Bekasi turut memberikan apresiasi dan terima kasih kepada lembaga Survey Nasional Etos Institute yang hari ini Launching kantor barunya di Bekasi ini” Ucap Tri Adhianto Tjahyono saat memberi sambutan pembukaan dan ikut meresmikan kantor baru Etos Institute

Ditempat yang sama, Direktur Eksekutif Etos Indonesia Institute, Iskandarsyah menyatakan dengan di launchingnya kantor Etos Indonesia Institute tersebut, pihaknya akan terus giat melakukan survey pendapat publik serta merilisnya dalam waktu dekat.

“Ada beberapa rilis yang sudah dilakukan ETOS Institute dan Insya Allah akan dirilis dalam waktu dekat. Nanti kita juga bagikan kepada kawan-kawan media” Kata Iskandarsyah kepada awak media di kantornya Minggu, (14/03/2021)

Selain itu juga, Iskandarsyah menyoroti adanya konflik internal Partai Demokrat yang belakangan banyak dibicarakan banyak kalangan baik elit politik, masyarakat, hingga aktivis mahasiswa dan pemuda.

Ia menyatakan bahwa dengan adanya konflik Partai Demokrat (AHY vs Moeldoko) menjadi adu kuat politik dan strategi antar keduanya. Adapun pasti tumbang salah satu diantaranya. Jika tidak memiliki napas yang panjang dalam mengukur langkah politik dan strategi, hal ini juga sekaligus akan menjadi penghujung integritas baik AHY ataupun Moeldoko dan juga Partai Demokrat.

“Ini akan habis-habisan dan panjang, tinggal kita lihat siapa yang memenangkan. Apakah Mas AHY ataukah Pak Moeldoko. Akan tetapi yang harus kami tegaskan disini ialah, Pak Moeldoko itu elit politik yang dekat dengan kekuasaan semestinya tidak melakukan tindakan inkonstitusional dengan mengkudeta Mas AHY seperti yang dilakukannya. Pak Presiden harusnya mencopot Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden Republik Indonesia (KSP RI)” Tegas Iskandarsyah

Diakhir pernyataannya, Iskandarsyah juga ingatkan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenham RI) agar benar-benar adil dalam menyelesaikan perkara hukum atas konflik kepemimpinan Partai Demokrat yang belakangan menguras perhatian publik itu.

“Kemenkumham RI diharapkan adil dan bijak dalam menyelesaikan perkara ini” Pungkasnya

Penuh Gejolak, Presiden Perlu Mengganti Pembantunya yang Gagal di Bidang Komunikasi Politik

MELANESIATIMES.COM – Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (ALMISBAT) adalah organisasi relawan Joko Widodo (Jokowi), didirikan oleh sejumlah aktifis dari ragam latar belakang pada 2014 yang tersebar di 55 kota / kabupaten di Indonesia. Sebagai pendukung , Almisbat memposisikan diri sebagai ‘ mitra kritis’ pemerintah dan memiliki visi tentang Indonesia yang demokratis dan berkeadilan sosial.

Catatan berikut, disampaikan sebagai salah satu bentuk dukungan ALMISBAT selaku mitra-kritis pemerintah agar pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin berhasil menuntaskan sejumlah persoalan dasar berbangsa dan bernegara, serta meninggalkan “legacy” (warisan) yang baik bagi perjalanan bangsa ini ke masa depan.

***

Setelah 22 tahun dan 5 kali pemilihan umum pascareformasi 1998, Indonesia betul-betul mengalami transisi demokrasi panjang dan penuh gejolak. Di tengah serangkaian perubahan politik yang begitu cepat dan fragmentasi di berbagai bidang, maka dapat dimengerti apabila kekuatan elit politik membangun konsensus atau permufakatan tertentu di tengah persaingan dan perbedaan mendasar di antara mereka.

Permufakatan itu di satu sisi efektif mengakomodasi atau menjembatani perbedaan di tingkat elit. Dan meskipun permufakatan itu tidak selalu berarti jahat, namun hal itu seringkali bukan kesepakatan bersama menyangkut “nilai-nilai politik” yang bisa mempertemukan mereka dengan berbagai elemen demokratis lainnya menjadi suatu kekuatan yang bisa menciptakan konsolidasi demokrasi.

Upaya ke arah konsolidasi demokrasi itu memang bukan tidak ada sama sekali. Beberapa kebijakan yang dilakukan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono dan pemerintahan berikutnya termasuk pada masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada lima tahun terakhir, dapat dikatakan relevan dan berkontribusi ke arah pencapaianya.

Namun, kondisi dan pranata sosial politik Indonesia yang khas memang acap kali membuat ukuran keberhasilan dan konsekuensinya menjadi berbeda dibanding upaya serupa di beberapa negara lain yang mengalami proses transisi demokrasi.

Sebagai elemen demokratis, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (ALMISBAT) menilai sosok Jokowi, yang nota bene berasal dari luar lingkaran elit politik Indonesia dan terbebas dari beban masa lalu, merupakan representasi yang tepat untuk memastikan proses transisi dan konsolidasi demokrasi berlangsung dengan meyakinkan.

Alasan mengapa proses tersebut begitu penting untuk berhasil adalah karena prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi jauh melampaui demarkasi demokrasi prosedural semata, seperti yang ada selama ini. Oleh karena itu, ALMISBAT sejauh ini belum memiliki alasan cukup untuk mengatakan secara meyakinkan bahwa permufakatan antar elit yang nyata-nyata berpengaruh negatif terhadap tatanan demokrasi itu, telah berakhir.

Indikasinya bahkan kentara dalam satu tahun masa pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin saat ini. Di luar kondisi keadaan abnormal ( akibat pandemi Covid-19,) pemantapan stabilitas politik dan gejala elitisme dalam pembuatan kebijakan nampak kuat. Wajar bila hal itu memunculkan persepsi yang cenderung negatif di masyarakat.

Politik akomodasi dalam rangka stabilitas politik dan corak government-centris dalam proses pengambilan kebijakan, secara perlahan menyebabkan hilangnya semangat tata kelola partisipatoris yang awalnya menjadi magnet bagi para pendukung tradisional, termasuk relawan dan masyarakat pada umumnya. Ini tercermin dari revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ide tentang food estate dan yang terkini adalah Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Citra negatif tersebut sebetulnya dapat dihindari apabila (1) proses legislasi sejumlah kebijakan itu tidak terkesan tertutup dan ekslusif, tapi terbuka dan inklusif dengan melibatkan semua stakeholder dan publik pada umumnya; dan (2) ada komunikasi politik yang kuat dari pemerintah yang mampu meyakinkan publik bahwa kebijakan tersebut penting dan karenanya perlu dibuat.

Selama setahun terakhir ini komunikasi politik nampak terlihat menjadi salah satu titik terlemah pemerintah. Komunikator pemerintah gagal dan nampak kedodoran meluruskan informasi dan misinformasi di ranah publik yang begitu masif.

Akibat proses deliberasinya yang tidak berjalan mulus maka tak terhindarkan bila penolakan dari berbagai pemangku kepentingan strategis muncul secara bersamaan. Terlepas dari kenyataan bahwa terdapat elemen-elemen tertentu yang secara sengaja, jahat, dan sistematis telah menunggangi atau mendistorsi situasinya sedemikian rupa.

Untuk itu, sebagai pendukung yang memposisikan diri ‘mitra kritis’ pemerintahan Jokowi – Ma”riuf Amin, Almisbat wajib mengingatkan , di sisa 4 tahun masa pemerintahannya, belum terlambat bagi Presiden Jokowi untuk mengambil langkah-langkah pembenahan terhadap segala kekurangannya selama satu tahun terakhir ini. Pembenahan ini penting dilakukan Jokowi untuk memastikan apa yang hendak menjadi “legacy” (warisan)-nya sebagai negarawan. Sekaligus agar Presiden tidak “tersandera” oleh kepentingan elektoral kekuatan elit politik yang ada di sekitarnya menuju Pilpres dan Pileg 2024.

Dalam hal pengambilan kebijakan, Almisbat meyakini bahwa tidak semua hal bisa diselesaikan dengan cepat, meski dalam beberapa hal cara ini cukup efektif. Ada hal-hal yang memang membutuhkan kajian mendalam, penguatan konsep dan partisipasi publik terlebih dulu.

Dalam konteks itu, penting bagi presiden untuk memperkuat landasan konsepsional kebijakan, sekalipun boleh jadi wujud konkretnya belum dapat dirasakan saat ini. Patut disayangkan bahwa lingkaran sekitar Presiden nampak kurang memiliki determinasi konseptual, karena lebih berpikir dan bertindak seputar isu-isu jangka pendek.

Berdasarkan paparan tersebut, ALMISBAT menyatakan dan merekomendasikan:

1. Mengapresiasi beberapa capaian strategis selama lima tahun terakhir, seperti pengembangan konektifitas melalui pembagunan infrasruktur serta maritim, reformasi agraria melalui program Perhutanan Sosial, reformasi di bidang energi dan green economy.

Capaian strategis itu menunjukkan bahwa Presiden konsisten dengan kebijakan yang ada, serta memposisikan diri sebagai bagian dari proses lintasan historis (historical trajectory) di negeri ini. Oleh karenanya, sebagai bagian dan sekaligus produk reformasi pasca 1998, Jokowi sebenarnya mengemban tugas historis untuk mewujudkan Indonesia demokratis dan berkeadilan sosial, termasuk menyelesaikan agenda-agenda reformasi yang belum tuntas seperti pemberantasan KKN dan penyelesaian kasus-kasus kejahatan HAM masa lalu.

2. Merekomendasi agar langkah presiden efektif, maka penting bagi Presiden untuk fokus pada penanganan pandemi Covid 19 dan pemulihan ekonomi dalam jangka pendek, serta pada beberapa program strategis yang dapat dijadikan legacy dalam konteks perubahan yang lebih luas di Indonesia pasca 2024, sebagaimana yang tertuang dalam kampanye Pilpres 2019 dan di dalam Nawacita sebelumnya.

3. Merekomendasi agar Presiden menempatkan atau dibantu oleh orang-orang yang tepat pada empat tahun sisa pemerintahannya hingga 2024. Karena itu, Presiden sebaiknya segera mengganti para pembantunya yang terbukti tidak bisa mendukung gerak, langgam dan gaya Presiden terutama yang terkait dengan urusan komunikasi politik/publik.

Demikian catatan sekaligus evaluasi satu tahun pemerintahan Jokowi dan Ma’ ruf Amin. Catatan ini di maksudkan sebagai masukan kritis sebagai bagiian dari loyalitas dan upaya Almisbat menjaga pemerintahan Jokowi -Ma’ruf Amin.

Jakarta, 20 Oktober 2020
Badan Pengurus Nasional ALMISBAT

Hendrik Dikson Sirait
Ketua Umum

MELANESIATIMES.COM – Generasi Muda Indonesia  sebagai Control Sosial, dalam menelaah Politik secara damai di Bangsa dan Negara Indonesia, Patut memberi Penilaian terhadap Politik dibangsa ini, Khususnya Politik Diwilayah Tangerang Selatan.

Sebagai Organisasi Pemuda Dan Mahasiswa, selayaknya hadir ditengah-tengah Masyarakat memberi pemahaman lebih terkait Politik damai dibangsa Indonesia, demi mewujudkan implementasi Pilkada santun ditengah Pandemi Covid 19.

Peran Organisasi Pemuda dan mahasiswa bukan saja mengkritik kebijakan pemerintah maupun masyarakat, akan tetapi Peran Pemuda dan Mahasiswa sebagai agen of Change membantu Lembaga-lembaga penyelenggaraan Pilkada di Indonesia mulai dari Kerja sosialnya sampai memberikan dedikasi Positif kepada Sosial masyarakat.

Gerakan Muda Mahasiswa Islam (GEMMI), adalah salah satu organisasi Pemuda dan Mahasiswa yang Hadir dan berkiprah sebagai garda Muda untuk terus meluangkan waktnya sebagai Pemuda Intelektual ditengah-tengah Problem sosial terkait Pilkada Baik ditingkat Kabupaten, Provinsi, Bahkan Nasional.

GEMMI sebagai Organisasi Independen yang sepatutnya peran dan Fungsinya sebagai Organisasi Pemuda dan Mahasiswa telah hadir memberi pemahaman yang baik dan benar demi Mewujudkan Pilkada damai dan sejahtera untuk memilih Pemimpin yang Objektif, Profesional, yang mampu memberi kontribusi dan trobosan menuju masyarakat adil makmur yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa.

Presidium GEMMI Ali Akbar Sangat Antusias terhadap Kinerja Polres Tangerang Selatan dalam rangka mengambil peran dan Posisi Profesional untuk memberi Edukasi terkait dengan Pilkada Tangerang selatan, baik dari tahun 2010-2014 hingga 2014-2020 bahkan sekarang pun 2020-2024 Polres Tangerang Selatan dibawa kepemimpinan AKBP Iman Setiawan dinilai sangat Profesional dan memiliki Nilai Plus mengawal Pilkada Tangerang Selatan menuju Pilkada yang Aman dan damai.

Gerakan Muda Mahasiwa Islam GEMMI sebagai Organisasi Pemuda mengapresiasi Kinerja Polres Tangerang Selatan dari Tahun ke Tahun.

Dan sekarang Kapolres Tangerang Selatan dibawah kepemimpinan AKBP Iman Setiawan yang memiliki jiwa sosial tinggi dan memiliki jiwa Profesional yang cukup tinggi sehingga mampu memberikan nilai positif Diwilayah Tangerang Selatan terkait dengan Pilkada 2020-2024 yang akan dilaksanakan beberapa bulan lagi.

Bapak Kapolres Tangerang Selatan AKBP Iman Setiawan adalah salah satu Pemimpin yang memiliki jiwa Kepemudaan, selalu welcome terhadap Organisasi Pemuda, Mahasiswa dan Masyarakat untuk saling menjaga dan merawat Peradaban Tangsel yang baik.

Presidium GEMMI Ali Akbar menegaskan bahwa Bapak Kapolres Tangerang Selatan AKBP Iman Setiawan adalah sosok Kapolres yang tidak pernah memandang suku, Ras, Etnis, dan lain sebagainya.

Hal demikian diatas GEMMI antusias melihat bahwa Kapolres yang berjiwa seperti ini yang patut dijadikan contoh bagi Kapolres yang lainnya.

Pilkada Tangerang Selatan dari Tahun ke Tahun sebelum hadirnya Bapak Kapolres AKBP Iman Setiawan dikota Tangerang Selatan ini, dinilai sangat sedikit Buruk, namun Kami melihat bahwa selama Bapak Kapolres Tangerang Selatan AKBP Iman Setiawan menginjak kakinya di wilayah Tangerang Selatan memberikan Surah baru terkait Pilkada Tangerang Selatan 2020 kali ini.

MELANESIATIMES.COM – Direktur Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengingatkan kepada Eggi Sudjana agar tidak menyesatkan hukum dengan penggiringan opini yang salah.

“Itu ada aturan main, ada rule of the game. Eggi sudjana kan orang hukum, dia harus tahu dong kapan Presiden ambil cuti, kapan kepala daerah yang maju kembali harus cuti,” kata Karyono kepada wartawan di Wisma PA GMNI, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (29/8/2018).

Sementara terkait dengan perbandingan yang disampaikan Eggi Sudjana soal mundurnya Sandiaga Uno sebagai Wagub DKI Jakarta karena mencalonkan diri sebagai Cawapres bersama dengan Prabowo Subianto, Karyono pun menilai Eggi sekali lagi mencoba melakukan penyesatan lagi di hadapan masyarakat.

“Itu kan Sandiaga, wajar dia ambil keputusan mundur. Eggi harus tahu itu mana cuti mana mundur. Kalau Sandi kan ambil mundur bukan cuti meskipun dia punya hak untuk cuti. Tetapi dia lebih memilih mundur, itu hak Sandi ya,” tuturnya.

Melihat dari segi politik, Karyono menganggap bahwa ada muatan politik kenapa Sandiaga harus mundur dari jabatannya sebagai Wagub, padahal secara regulasi, Sandi memiliki hak untuk cuti saja pun itu jika sudah masuk masa penetapan sah capres-cawapres dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kenapa bisa mundur, ya dalam politik hal itu bisa dikapitalisasi untuk pencitraan. Padahal sebenarnya kan ada deal-deal-an juga. Okelah sandi jadi Cawapres Prabowo asal dia mundur (sebagai Wagub DKI),” tutur Karyono.

Asumsi tersebut ditegaskannya merupakan hal yang lumrah dan bisa saja terjadi dalam politik, meskipun dirinya tidak memberikan tuduhan secara langsung terhadap apa yang terjadi sebenarnya antara Sandi dengan partai koalisi soal itu. Karena jika merujuk dari regulasi yang ada, cuti untuk Sandi bisa dilakukan tanpa harus mengundurkan diri terlebih dahulu untuk upaya pemenangan dirinya menjadi Bakal Cawapresnya Prabowo.

“Ini kan yang enggak mungkin diungkap, deal-deal politik seperti itu kan yang enggak dungkap ke publik, yang diungkap kan yang bagus-bagusnya aja. Komunikasi di atas panggung pasti yang bagus-bagus, tapi kan kita enggak tahu apa yang terjadi di belakang panggung,” pungkasnya.

Pun jika memang ada regulasi Capres atau Cawapres petahana yang maju kembali yang memberikan opsi ia cuti, menurut Karyono hal itu pasti akan dilakukan oleh Joko Widodo dalam konteks ketaatan hukum.

“Artinya Jokowi pasti akan cuti pada saat waktunya nanti,” tuturnya.

Eggi Sudjana

Sebelumnya, Ketua Umum Relawan Nasional Prabowo-Sandi (RN PAS), Eggi Sudjana meminta Presiden Joko Widodo untuk mundur atau cuti saat memasuki masa kampanye pemilihan presiden (Pilpres), pada 23 September 2018 sampai 13 April 2019.

Eggi lantas membandingkan dengan langkah bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno yang mundur sebagai wakil gubernur DKI Jakarta sebelum mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada 10 Agustus lalu.

“Nah Jokowi, kalau dia ngerti UUD ’45 pasal 27 ayat 1, dia seharusnya mengundurkan diri, setidak-tidaknya cuti. Itu yang dibenarkan oleh hukum,” kata Eggi di Rumah Kemenangan RN PAS, Jakarta Pusat, Senin (27/8) malam.

Regulasi

Perlu diketahui, bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan Presiden Jokowi tidak perlu cuti untuk kampanye Pilpres 2019. Menurutnya dalam Undang-Undang Pemilu tidak ada peraturan yang mengharuskan presiden cuti.

“Cek undang-undangnya masa presiden disuruh cuti, ada nggak (peraturan) di undang-undangnya,” kata Arief di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (14/3).

Tidak adanya peraturan cuti untuk presiden karena presiden memiliki tugas untuk mengatur negara. Arief mengatakan KPU akan menerapkan peraturan sesuai aturan yang tercantum dalam UU.

Hal senada juga disampaikan oleh Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie. Menurutnya, cuti hanyalah hak dalam aturan main di Pemilu jika merujuk pada regulasi yang ada. Bahkan menurutnya, Joko Widodo sebagai Capres petahana pun tidak wajib menggunakannya.

“Cuti itu hak. Presiden petahana bisa gunakan hak untuk cuti bisa juga tidak,” kata Jimly kepada wartawan di Kantor ICMI, Jakarta, Jumat (16/3).

Undang-undang yang mengatur cara main Pemilu tersebut tercantum pada pasal 300 dan 301 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Berikut adalah isinya ;

Pasal 3OO :

Selama melaksanakan kampanye, presiden dan wakil presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintatran daerah.

Pasal 301 :

Presiden atau wakil Presiden yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai calon Presiden atau calon wakil presiden dalam melaksanakan Kampanye Pemilu presiden atau wakil presiden memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

Melanesiatimes.com – Ketua PKC PMII DKI Jakarta, Daud Azhari meminta kader PMII khsususnya di Jakarta untuk mewaspadai aksi unjuk oleh kelompok mahasiswa BEM SI terkait UU KPK. Pasalnya, bukan tidak mungkin aksi tersebut disusupi oleh kepentingan politik praktis atau bahkan oleh kelompok radikal yang menyamar dalam gerakan mahasiswa.

Hal itu dikatakan Daud Azhari usai Diskusi yang digelar PKC PMII DKI bertema “Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Bingkai Persatuan Pemuda dan Mahasiswa dalam Menjaga Keutuhan Bangsa” di Hotel Megamatra Jakarta Timur, Rabu (16/10).

“Kepada mahasiswa PMII Jakarta khususnya di UNJ untuk tidak ikut aksi yang digerakkan oleh BEM SI. Kita khawatir aksi mahasiswa ini disusupi sekaligus ditunggangi kepentingan politik praktis dan bukan tidak mungkin oleh kelompok mahasiswa yang mengusung ide khilafah dimana induk organisasinya yaitu HTI sudah dibubarkan dan dilarang oleh pemerintah,” ujar Daud Azhari yang biasa dipanggil Daud Gerung.

Kekhawatiran Daud ini cukup beralasan karena rekam jejak aktifis-aktifis BEM SI didominasi aktifis KAMMI yang lebih dekat dengan partai politik PKS. Dan hari-hari ini momen krusial pemerintah sedang menyusun kabinetnya.

Selain itu penyusupan oleh kelompok mahasiswa Gema Pembebasan sebagai underbouw HTI juga kemungkinan besar bisa terjadi. Setelah HTI dibubarkan, aktifitas pengkaderan melalui Gema Pembebasan masih terjadi tetapi mereka bergabung dengan kelompok mahasiswa lain yang menolak apapun yang dilakukan pemerintah.

“Memang sulit untuk dibuktikan tetapi kita antisipasi agar mahasiswa PMII berpikir cerdas dan tidak menari diatas gendang orang lain. Dalam situasi politik seperti ini, kita bergerak dengan akal sehat. Yang tampak di permukaan bukan berarti yang sebenarnya. Bisa jadi ada kekuatan politik yang menggerakan mahasiswa. Jadi seolah-olah ini gerakan mahasiswa murni, tetapi ternyata ini adalah gerakan politik yang dibungkus sebagai gerakan mahasiswa,” tegasnya.

Daud Azhari menilai gerakan mahasiswa bisa saja bersikap kritis tanpa harus melakukan gerakan yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

“Kalau tidak setuju dengan UU KPK hasil revisi, mahasiswa bisa melakukan kajian intelektual sesuai kemudian melakukan Judicial Review ke MK ketimbang menuruti ambisi politik para mentor atau donatur dari LSM yang memiliki agenda politik terselubung,” pungkasnya.

Seperti diketahui mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI akan melakukan aksi di Istana Negara menolak berlakunya UU KPK hasil revisi dan mendesak pemerintah mengeluarkan Perppu. Meski sudah ada himbauan agar tidak ada aksi menjelang pelantikan Presiden, namun BEM SI tampaknya tidak menghiraukan himbauan ini.