Legislatif Archives - Page 2 of 4

Fraksi GIM Berikan Catatan Kritis Namun Setujui KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 Pemerintah Kota Sorong

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Fraksi Gerakan Indonesia Maju (GIM) DPRK Kota Sorong menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah melalui pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2025.

Pandangan akhir fraksi ini disampaikan Rinoldi Rumfeka dalam Rapat Pleno XXII Paripurna XXIII DPRK Kota Sorong yang berlangsung dengan penuh perhatian dan antusiasme pada Kamis (25/09/2025).

Dalam kesempatan itu, Fraksi GIM menilai materi KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 memiliki peran strategis sebagai pedoman penyusunan anggaran daerah. Dokumen ini dinilai penting karena memuat tujuan, sasaran, serta prioritas pembangunan yang ingin diwujudkan pemerintah secara bertahap melalui pelaksanaan APBD setiap tahun anggaran.

Fraksi GIM menekankan bahwa pemerintah Kota Sorong telah merumuskan target pembangunan yang jelas. Prioritas utama yang diangkat meliputi peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, perbaikan kualitas kesehatan dan ketahanan keluarga, peningkatan sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur dasar dan utilitas perkotaan, perbaikan pelayanan publik, serta penguatan supremasi hukum.

Namun, fraksi juga mengingatkan bahwa pencapaian target ambisius tersebut memerlukan kesiapan sumber daya manusia yang mumpuni dan dukungan anggaran yang memadai. Tanpa dukungan yang kuat di dua aspek ini, program-program strategis dikhawatirkan sulit terealisasi sesuai harapan masyarakat.

Dalam pemaparan pandangan akhir, Fraksi GIM menyoroti sumber penerimaan pemerintah Kota Sorong yang masih bertumpu pada transfer dari pemerintah pusat. Sementara itu, pendapatan asli daerah (PAD) dinilai belum optimal bahkan diproyeksikan akan mengalami penurunan pada tahun anggaran 2025. Kondisi ini menjadi tantangan besar dalam upaya pembiayaan pembangunan.

Fraksi GIM menegaskan, ketergantungan pada dana transfer pusat tidak dapat terus dibiarkan. Optimalisasi PAD menjadi kunci agar pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam menjalankan program prioritas tanpa bergantung penuh pada bantuan pemerintah pusat.

Rinoldi Rumfeka menyampaikan beberapa catatan penting untuk pemerintah Kota Sorong, di antaranya perlunya langkah konkret dalam meningkatkan penerimaan PAD. Upaya ini mencakup perbaikan sistem pajak dan retribusi, pemanfaatan potensi ekonomi lokal, serta pengelolaan aset daerah yang lebih profesional.

Fraksi GIM menilai optimalisasi PAD sangat mendesak agar berbagai program prioritas seperti sekolah gratis, peningkatan layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, kebersihan kota, pembangunan infrastruktur dasar, dan pengendalian banjir dapat diwujudkan secara nyata. Semua program tersebut membutuhkan dukungan anggaran yang besar agar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Selain itu, Fraksi GIM juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan kota, membangun infrastruktur yang mendesak, serta melaksanakan program-program strategis lainnya demi mewujudkan visi Kota Sorong yang maju, bersih, hijau, dan sejahtera sesuai dengan visi dan misi Wali Kota Sorong.

“Tanpa pendapatan asli daerah yang cukup, sangat sulit untuk mewujudkan prioritas sasaran pembangunan yang kita cita-citakan bersama,” tegas Rinoldi Rumfeka dalam penyampaian pandangan akhir fraksi.

Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Fraksi GIM tetap menyatakan persetujuannya terhadap materi KUA-PPAS Perubahan APBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2025. Persetujuan ini diberikan agar materi tersebut dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Fraksi GIM juga memberikan apresiasi kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sorong beserta seluruh jajaran yang telah bekerja maksimal dalam menyusun KUA-PPAS Perubahan APBD 2025. Upaya pemerintah dianggap telah menunjukkan keseriusan dalam mengakomodasi kebutuhan pembangunan kota.

Sebagai mitra strategis pemerintah, Fraksi GIM menegaskan siap mengawal pelaksanaan program pembangunan agar tepat sasaran dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pengawasan yang ketat diharapkan dapat mencegah kebocoran anggaran dan memastikan setiap rupiah digunakan secara efektif.

Dalam penutup pandangannya, Fraksi GIM mengajak seluruh pihak, baik pemerintah, DPRK, maupun masyarakat, untuk bersama-sama berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan Kota Sorong yang maju, hijau, bersih, dan sejahtera. Kerja sama lintas sektor disebut sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan program-program prioritas tersebut.

Dengan sikap tegas namun konstruktif, Fraksi GIM berharap seluruh proses perencanaan dan penganggaran dapat berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. “Demi kemajuan Kota Sorong yang kita cintai, mari kita optimalkan semua potensi yang ada untuk pembangunan berkelanjutan,” tutup Rinoldi Rumfeka.

Fraksi APPSA Setujui KUA-PPAS Perubahan 2025, Sembari Soroti Penyerapan Anggaran dan Layanan Publik

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Fraksi Amanat Perjuangan Persatuan Bangsa (APPSA) DPR Kota Sorong menyampaikan pandangan akhir terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2025 dalam rapat pleno XXII paripurna XXIII, pada Kamis (25/09/2025).

Dalam penyampaian tersebut, Fraksi APPSA memberikan apresiasi atas kerja keras Pemerintah Kota Sorong dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun dokumen anggaran yang disesuaikan dengan kondisi aktual keuangan daerah.

Fraksi APPSA menilai penyusunan KUA-PPAS Perubahan ini merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah agar tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan perundang-undangan. Namun, fraksi menyoroti adanya keterlambatan pembahasan yang seharusnya dimulai pada Juli 2025 tetapi baru terealisasi pada September 2025.

Lusiana Saputri mewaliki Fraksi APPSA menegaskan, keterlambatan tersebut harus menjadi perhatian serius. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, penyampaian Rancangan KUA-PPAS kepada DPRK wajib dilakukan paling lambat minggu kedua Juli, sedangkan pembahasan bersama DPRK harus dimulai pada minggu pertama Agustus. “Ketidakpatuhan pada jadwal ini berpotensi mengganggu keseluruhan siklus perencanaan dan pelaksanaan APBD,” tegasnya.

Dalam pembahasan bersama TAPD, Lusiana dari Fraksi APPSA menekankan lima poin penting yang harus menjadi fokus Pemerintah Kota Sorong.

Pertama:

Ketepatan penyerapan anggaran. Fraksi meminta agar alokasi KUA-PPAS Perubahan sebesar Rp144,3 miliar dapat dimanfaatkan secara bijak, tepat sasaran, dan terserap maksimal dalam waktu tiga bulan ke depan. Dana tersebut diharapkan menjawab kebutuhan mendesak masyarakat, seperti peningkatan pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur perkotaan, penanganan banjir, pengelolaan sampah, pemberdayaan ekonomi, hingga penanganan masalah sosial dan lingkungan hidup.

Kedua:

Fraksi APPSA menyoroti pentingnya optimalisasi program Corporate Social Responsibility (CSR). Pemerintah Kota diminta memperkuat sinergi dengan asosiasi CSR dan perusahaan lokal agar program CSR lebih terukur, berdampak nyata, dan berkesinambungan. “Program CSR harus berpihak pada masyarakat kecil, mendukung pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga penguatan UMKM,” jelas perwakilan fraksi.

Ketiga:

Fraksi menekankan urgensi penerangan jalan dan pemeliharaan infrastruktur lorong. Menurut Fraksi APPSA, penerangan jalan yang memadai berhubungan langsung dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Minimnya penerangan kerap memicu tindak kriminal seperti begal, pencurian, hingga tindak kekerasan. Program ini diharapkan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan masyarakat dalam identifikasi titik rawan, pemantauan hasil, dan evaluasi berkala.

Keempat:

Fraksi APPSA meminta perhatian khusus terhadap dukungan anggaran bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kedua dinas ini merupakan garda terdepan layanan publik dan administrasi vital daerah, namun saat ini masih berbagi gedung sehingga pelayanan dinilai belum maksimal. Fraksi mendorong adanya alokasi anggaran untuk rehabilitasi atau pembangunan kantor baru serta penguatan sistem digitalisasi data kependudukan dan layanan perizinan.

“Dukcapil membutuhkan sistem data yang aman dan kuat untuk mendukung layanan kependudukan, pemilu, dan bantuan sosial, sedangkan PTSP perlu anggaran memadai untuk mempercepat proses perizinan dan mendorong iklim investasi yang sehat,” ungkap juru bicara fraksi dalam rapat paripurna tersebut.

Kelima:

Fraksi APPSA menekankan pentingnya pemberdayaan pemuda dan pengembangan olahraga sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah. Pemuda diminta dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga mereka memiliki rasa kepemilikan dan mampu berkontribusi bagi kemajuan daerah. Fraksi juga mendorong penguatan pembinaan atlet muda dan organisasi kepemudaan sebagai motor penggerak masyarakat untuk hidup sehat, aktif, dan berprestasi.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sorong 2025–2029, Fraksi APPSA melihat pembinaan pemuda berbasis olahraga dapat menjadi pondasi pengembangan karakter generasi muda. Olahraga dinilai bukan hanya sarana kesehatan, tetapi juga membentuk kedisiplinan, kepemimpinan, dan solidaritas sosial.

Selain itu, Fraksi APPSA menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Setiap rupiah yang dialokasikan dalam KUA-PPAS Perubahan 2025 harus dipastikan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Pengawasan ketat diperlukan agar belanja daerah tidak hanya terserap secara administrasi, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan lapangan.

Fraksi juga mengingatkan agar Pemerintah Kota Sorong memperkuat koordinasi antara legislatif dan eksekutif dalam setiap tahapan penyusunan APBD. Kolaborasi yang harmonis diyakini dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih realistis, tepat sasaran, dan sesuai dengan visi pembangunan berkelanjutan Kota Sorong.

Di akhir pandangan, Fraksi APPSA menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan KUA-PPAS Perubahan 2025. Fraksi menuntut agar seluruh catatan kritis yang telah disampaikan benar-benar ditindaklanjuti dan dijadikan acuan dalam penyempurnaan kebijakan anggaran.

Fraksi APPSA menyatakan dapat menyetujui Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan catatan seluruh rekomendasi kami harus dilaksanakan secara serius,” tegas pimpinan fraksi menutup pandangan akhir.

Persetujuan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa DPR Kota Sorong siap mendukung upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan publik, menumbuhkan ekonomi masyarakat, dan mewujudkan kesejahteraan warga. Namun, komitmen tindak lanjut menjadi kunci agar seluruh rekomendasi tidak hanya berhenti di atas kertas.

Dengan disahkannya KUA-PPAS Perubahan APBD 2025, Fraksi APPSA berharap roda pembangunan Kota Sorong dapat terus bergerak maju, meski waktu penyerapan anggaran relatif singkat. Kecepatan dan ketepatan pelaksanaan menjadi tantangan yang harus dijawab bersama demi kepentingan masyarakat luas.

Haru dan Sedih Saat Fraksi Golkar Sampaikan Dukacita atas Kepergian Mantan Anggota DPRK Sorong Aguste C.R. Sagrim

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Dalam Rapat Paripurna XXII DPR Kota Sorong, Fraksi Partai Golkar menyampaikan duka mendalam atas wafatnya mantan anggota DPRK Sorong, Auguste C.R. Sagrim, S.T. Suasana rapat yang biasanya diwarnai pantun dan kata-kata hiburan kali ini terasa hening. Perwakilan Fraksi Golkar Muhammad Saman Bugis menegaskan, tidak ada ruang untuk keceriaan karena Kota Sorong tengah berduka atas kepergian sosok yang begitu berarti bagi masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan di hadapan semua anggota DPRK Kota Sorong, Wakil Wali Kota Sorong, Plt Sekda dan OPD di lingkup pemerintah Kota Sorong pada saat pandangan akhir fraksi di kantor DPR Kota Sorong pada Kamis (25/09/2025).

Dalam pernyataannya, Fraksi Golkar menilai Auguste C.R. Sagrim bukan sekadar figur politik, melainkan anak Papua yang cerdas, berjiwa besar, dan memiliki kepedulian tulus terhadap generasi muda Sorong. “Kehadiran beliau adalah pelita yang membawa semangat, harapan, dan keyakinan bahwa anak-anak di tanah yang kaya ini layak bermimpi dan pantas berhasil,” demikian disampaikan dalam pandangan akhir fraksi.

Golkar menyebut, dedikasi almarhum dalam mendukung anak-anak muda Sorong menjadi inspirasi yang akan terus hidup. Perjuangan beliau dinilai sebagai pengingat bahwa masa depan Kota Sorong berada di tangan generasi penerus yang berani bermimpi dan bekerja keras. “Kami di Fraksi Golkar benar-benar merasakan kekosongan yang ditinggalkan,” ujar perwakilan fraksi.

Meski dirundung kesedihan, Fraksi Golkar mengajak seluruh pihak agar tidak larut dalam duka. Mereka menegaskan bahwa air mata yang menetes harus menjadi energi untuk menjaga dan meneruskan cita-cita almarhum. “Duka ini jangan sampai memadamkan tekad. Justru biarlah peristiwa ini menjadi pemicu kebersamaan dan penguat semangat untuk melanjutkan tugas-tugas besar bagi kemajuan Sorong,” lanjut pernyataan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Fraksi Golkar juga menitipkan pesan khusus kepada Wali Kota Sorong dan seluruh pemangku kepentingan. Mereka meminta agar warisan karya dan nilai-nilai yang telah ditanamkan Auguste, terutama dalam memberdayakan anak-anak muda di bidang olahraga, khususnya sepak bola, dapat dijaga dan diteruskan.

“Jadikan setiap anak Sorong percaya bahwa mereka bisa menjadi bintang, asalkan diberi kesempatan, kepercayaan, dan bimbingan,” tegas perwakilan fraksi. Fraksi Golkar menilai, generasi muda Papua memerlukan dukungan nyata agar potensi mereka dapat berkembang menjadi kekuatan bagi daerah.

Golkar juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan cita-cita besar almarhum. Menurut mereka, semangat Auguste dalam membina anak-anak muda adalah warisan tak ternilai yang harus menjadi pijakan kebijakan pembangunan Kota Sorong ke depan.

Dengan penuh ketulusan, Fraksi Golkar menutup pandangan akhirnya dengan harapan agar setiap komitmen yang disampaikan dalam forum ini menjadi langkah nyata bagi perubahan positif. “Semoga semangat yang beliau wariskan mampu menginspirasi kita semua untuk membawa Sorong menuju masa depan yang lebih cerah,” demikian pesan penutup fraksi.

Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan agenda resmi DPRK Sorong, namun nuansa haru masih terasa di ruang sidang. Kehilangan sosok Auguste C.R. Sagrim menjadi pengingat bahwa perjuangan untuk memajukan generasi muda Papua harus terus dilanjutkan sebagai bentuk penghormatan kepada jasa dan dedikasi beliau.

Fraksi PKS Sorong Tegaskan Transparansi Anggaran, Soroti DUKCAPIL hingga CSR

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Kota Sorong menyampaikan pemandangan akhir terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan RAPBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2025. Pandangan akhir tersebut dibacakan oleh Syamsul Islam Bahri, mewakili Fraksi PKS dalam sidang paripurna XXIII DPR Kota Sorong pada Kamis (25/09/2025).

Dalam penyampaiannya, Fraksi PKS memberikan apresiasi sekaligus catatan penting kepada Pemerintah Kota Sorong agar pengelolaan anggaran semakin transparan dan akuntabel. Fraksi PKS mengapresiasi Wali Kota Sorong yang telah menanggapi pemandangan umum fraksi, khususnya rencana penyediaan sarana keterbukaan informasi publik melalui videotron atau reklame elektronik.

Menurut Syamsul Islam Bahri, rencana penyediaan videotron merupakan langkah positif karena dapat mempublikasikan program dan kegiatan pemerintahan kepada masyarakat secara luas. “Publikasi kegiatan pemerintahan adalah bagian dari keterbukaan informasi yang patut kita dukung”

Namun, Syamsul menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas anggaran tidak dapat direduksi hanya pada publikasi kegiatan semata. Masyarakat berhak mendapatkan akses luas terhadap laporan keuangan, realisasi anggaran, capaian kinerja, hingga evaluasi program yang dipublikasikan secara reguler melalui kanal resmi pemerintah, seperti website Kota Sorong.

“Transparansi bukan sekadar tayangan kegiatan seremonial, tetapi harus membuka akses publik untuk mengawasi penggunaan uang rakyat,” tegasnya dalam pemandangan akhir tersebut.

Fraksi PKS juga mengingatkan, prinsip keterbukaan informasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah diminta menjadikan aturan ini sebagai landasan dalam setiap kebijakan anggaran.

Selain menyoroti pentingnya transparansi, Fraksi PKS memberikan sejumlah catatan strategis terkait pelayanan dasar dan pembangunan kota. Setidaknya ada empat sektor prioritas yang disampaikan, yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL), Dinas Perhubungan, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR).

Pertama:

Fraksi PKS menyoroti kebutuhan penguatan anggaran di DUKCAPIL. Administrasi kependudukan merupakan hak dasar setiap warga negara sesuai UU Nomor 24 Tahun 2013, sehingga ketersediaan bahan baku KTP elektronik seperti tinta/tribon dan blanko harus dijamin agar masyarakat tidak kesulitan mengurus dokumen. Kekosongan bahan baku yang kerap terjadi dinilai menghambat pelayanan dasar.

Fraksi PKS juga menilai kantor DUKCAPIL perlu ditata ulang dan dipisahkan dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pemisahan ini diyakini akan meningkatkan kenyamanan, ketertiban, dan profesionalitas pelayanan. Selain itu, digitalisasi sistem pelayanan kependudukan harus diperkuat agar lebih cepat, transparan, dan mutakhir.

Kedua:

Sektor perhubungan menjadi perhatian serius, terutama terkait penerangan jalan umum yang dinilai masih kurang. Lampu jalan yang memadai sangat penting demi keselamatan pengguna jalan, khususnya di wilayah pinggiran kota. Fraksi PKS meminta penambahan anggaran untuk pengadaan lampu penerangan jalan, sekaligus mendorong Dinas Perhubungan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir, retribusi transportasi, dan pengelolaan terminal secara transparan.

Ketiga:

Fraksi PKS menekankan pentingnya dukungan anggaran bagi Dinas Pemuda dan Olahraga. Pemuda merupakan aset masa depan bangsa, sementara olahraga menjadi sarana pembinaan karakter dan prestasi. Alokasi anggaran yang memadai diperlukan untuk mendukung kegiatan kepemudaan, pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, kreativitas, hingga pembinaan atlet sejak usia dini.

Keempat:

Fraksi PKS mendorong pembentukan Tim Pengendali dan Optimalisasi CSR agar dana CSR perusahaan-perusahaan di Kota Sorong dapat dikelola lebih tepat sasaran. CSR diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi selaras dengan program pembangunan daerah seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Melalui pengelolaan CSR yang terarah, Fraksi PKS menilai dana dari sektor swasta dapat menjadi sumber tambahan pembiayaan pembangunan yang memperkuat APBD. Pemerintah daerah diminta untuk membuat regulasi dan pengawasan yang jelas agar CSR benar-benar berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Sebagai kesimpulan, Syamsul Islam Bahri menyatakan dalam pandangan akhir Fraksi PKS menerima Rancangan KUA dan PPAS Perubahan RAPBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2025 dengan catatan penting. Pertama, pemerintah harus menindaklanjuti rekomendasi Fraksi terkait DUKCAPIL, Perhubungan, Pemuda dan Olahraga, serta pengelolaan CSR. Kedua, prinsip transparansi dan akuntabilitas wajib diwujudkan melalui publikasi laporan keuangan dan realisasi APBD yang dapat diakses masyarakat secara daring.

Fraksi PKS juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan APBD sebagai instrumen keadilan sosial, kesejahteraan, dan pembangunan berkelanjutan bagi seluruh warga Kota Sorong. “Catatan dan rekomendasi ini kami sampaikan sebagai tanggung jawab politik dan moral untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih maju, adil, dan sejahtera,” pungkas Syamsul Islam Bahri dalam pembacaan Pandangan akhir Fraksi.

Fraksi Golkar Setujui RAPBD 2025 Pemerintah Kota Sorong dengan 4 Syarat

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Fraksi Partai Golkar DPR Kota Sorong menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap janji dan program yang telah disampaikan Walikota Sorong dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2025. Penegasan ini disampaikan melalui pendapat akhir yang dibacakan oleh Muhammad Saman Bugis pada sidang paripurna XXIII pada Kamis (25/9/2025).

Dalam pandangan akhir, Muhammad Saman Bugis menekankan bahwa pendapat akhir fraksi tidak lagi mengulang pembahasan teknis, melainkan fokus pada tanggapan Walikota Sorong yang telah disampaikan pada 23 September 2025. Menurutnya, jawaban Walikota merupakan bentuk kontrak politik yang harus dijaga bersama.

Anggaran daerah ini adalah hasil keringat masyarakat Sorong. Setiap rupiah yang terkumpul melalui pajak, retribusi, dan setoran perusahaan bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi merupakan harapan rakyat yang harus dikelola secara jujur dan bertanggung jawab.

Ia mencontohkan, rakyat yang membayar pajak kendaraan berharap jalan diperbaiki, masyarakat yang membayar retribusi pasar menginginkan fasilitas pasar yang bersih, dan pelanggan PDAM menuntut air bersih yang mengalir 24 jam. Harapan ini yang menjadi dasar Fraksi Golkar mengawal komitmen Walikota.

Fraksi Golkar juga menegaskan bahwa kritik yang disampaikan selama pembahasan anggaran bukanlah bentuk penentangan, melainkan kepedulian terhadap pembangunan Kota Sorong. Kami kritik karena kami peduli. Kami pertanyakan agar target PAD tidak terlalu optimis sehingga masyarakat tidak kecewa

Selain itu, Fraksi Golkar menyoroti pentingnya belanja prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti sektor pendidikan, kesehatan, kebersihan, dan infrastruktur. Menurutnya, alokasi anggaran tidak boleh hanya indah di atas kertas, tetapi harus diwujudkan dalam program nyata.

Fraksi Golkar juga mendukung upaya pemerintah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi. Langkah ini penting agar Sorong tidak tertinggal dari kota-kota lain yang sudah maju dalam pengelolaan keuangan daerah.

Optimisme Fraksi Golkar semakin menguat setelah mendengar tanggapan positif dari Walikota Sorong. Walikota berjanji bahwa target pendapatan akan disusun secara realistis dengan mempertimbangkan tren ekonomi, potensi riil daerah, serta kebijakan fiskal nasional.

Walikota juga menegaskan bahwa alokasi belanja akan diarahkan untuk mendukung sektor prioritas, termasuk pendidikan, kesehatan, kebersihan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat demi mewujudkan Kota Sorong yang bersih, hijau, aman, dan sejahtera.

Tak hanya itu, Walikota berkomitmen meningkatkan PAD melalui digitalisasi sistem pemungutan pajak/retribusi, penguatan basis data wajib pajak, serta survei potensi pendapatan daerah. Fraksi Golkar menyebut komitmen tersebut sebagai janji konkret yang dapat diukur dan diawasi.

Berdasarkan tanggapan Walikota, Fraksi Golkar menyatakan setuju terhadap KUA dan PPAS Perubahan RAPBD 2025. Namun, persetujuan tersebut diberikan dengan catatan bahwa seluruh komitmen pemerintah harus direalisasikan sesuai dengan kesepakatan.

Dalam keputusan penting itu, Fraksi Golkar menetapkan empat poin utama pengawalan, yakni:

Realisasi komitmen sesuai timeline yang telah disepakati bersama
Transparansi dan akuntabilitas anggaran harus dijamin di setiap tahap pelaksanaan.
Pengawasan ketat oleh Fraksi Golkar untuk memastikan setiap program berjalan tepat sasaran.
Evaluasi berkala dan publikasi hasil agar masyarakat dapat memantau perkembangan.

“Janji politik bukan untuk dilupakan setelah dokumen disahkan. Rakyat Sorong menunggu bukti nyata dari setiap komitmen yang telah disampaikan,” tegas Saman Bugis di hadapan sidang dewan.

Fraksi Golkar mengingatkan agar anggaran yang disahkan tidak hanya menjadi dokumen indah di atas kertas, tetapi benar-benar terwujud dalam pembangunan nyata. Rakyat, kata Saman Bugis, telah lama menunggu perbaikan jalan, sekolah yang layak, pelayanan kesehatan berkualitas, dan air bersih yang mengalir 24 jam.

Selain infrastruktur dasar, masyarakat juga menantikan kebijakan yang membuka lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kota Sorong.

“Waktu untuk mewujudkan mimpi rakyat adalah sekarang, bukan besok atau tahun depan. Setiap rupiah anggaran harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan yang nyata,” tutupnya.

Dengan sikap tegas ini, Fraksi Golkar berharap agar seluruh pihak, baik eksekutif maupun legislatif, dapat bersinergi mengawal anggaran demi kepentingan bersama. Harapan rakyat Sorong, tegasnya, hanya dapat terwujud melalui kerja nyata, bukan sekadar retorika politik.

Usai Audien Pansus Cipayung Akan Gelar RDP dengan Pihak-pihak Terkait Termasuk Cipayung

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Dalam rangka menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh kelompok Cipayung, Panitia Khusus (Pansus) DPR Kota Sorong menggelar audiensi bersama sejumlah pihak terkait.

Pertemuan ini melibatkan unsur TNI/Polri, rumah sakit, kejaksaan, pengadilan, dan Pemerintah Kota Sorong sebagai langkah awal untuk mencari kejelasan atas peristiwa yang menjadi sorotan publik.

Ketua Pansus Cipayung, Syarif Nari, menjelaskan bahwa audiensi ini merupakan langkah awal untuk Silaturahmi dan memperkenalkan anggota Pansus Cipayung, sekaligus pintu masuk bagi DPR Kota Sorong dalam menggali fakta terkait kejadian pada 27 Agustus lalu. Peristiwa tersebut mencuat setelah adanya penangkapan dan penembakan terhadap salah satu warga Kota Sorong, yang memicu reaksi dan desakan dari berbagai elemen masyarakat, khususnya kelompok Cipayung.

“Ini adalah langkah awal yang kami ambil. Setelah audiensi ini, Pansus akan melanjutkan dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak-pihak terkait. Kami ingin memastikan semua informasi dapat disampaikan secara terbuka dan berimbang,” ungkap Syarif Nari Usai Audiens dengan Direktur Rumah Sakit Sele be solu pada Senin (22/09/2025).

Syarif menegaskan bahwa proses ini tidak berhenti pada audiensi semata. DPR Kota Sorong melalui Pansus Cipayung juga berencana memanggil langsung perwakilan kelompok Cipayung. Tujuannya agar aspirasi yang mereka sampaikan dapat dikonfirmasi dengan penjelasan dari pihak-pihak yang terlibat dalam kejadian tersebut.

Menurutnya, kehadiran Pansus di berbagai instansi dalam audiensi ini diharapkan mampu membuka ruang dialog yang konstruktif. Pansus ingin memastikan bahwa seluruh proses penegakan hukum terkait peristiwa 27 Agustus dapat dipahami masyarakat, sekaligus menghindari kesimpangsiuran informasi yang dapat memicu ketegangan.

“DPR memiliki tanggung jawab untuk menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat. Karena itu, setiap langkah yang diambil harus didasarkan pada fakta dan keterbukaan, demi menjaga kepercayaan publik,” tambah Syarif.

Selain itu, Pansus juga berkomitmen untuk memberikan rekomendasi yang objektif kepada DPRD Kota Sorong dan pihak berwenang lainnya. Hasil audiensi dan RDP nantinya akan menjadi dasar penting dalam menentukan langkah-langkah lanjutan, baik dalam ranah kebijakan maupun koordinasi antarinstansi.

Dengan terbentuknya Pansus Cipayung dan serangkaian agenda yang telah disusun, DPR Kota Sorong berharap dapat memberikan jawaban yang jelas kepada masyarakat. “Proses ini diharapkan menjadi contoh penanganan aspirasi publik yang transparan dan profesional, sekaligus memperkuat peran lembaga legislatif sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah” tutup Syarif Nari Ketua Pansus Cipayung.

Pansus Cipayung DPR Kota Sorong Gelar Audiensi dengan Kapolres Sorong Kota Bahas Kasus Penangkapan dan Penembakan 27 Agustus

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan kelompok Cipayung, Panitia Khusus (Pansus) Cipayung DPR Kota Sorong menggelar pertemuan dengan Kapolres Sorong Kota, Kombes Pol Amry Siahaan, S.I.K., M.H., Senin (22/09/2025).

Pertemuan ini menjadi langkah penting untuk menindaklanjuti desakan masyarakat agar kasus penembakan terhadap warga Kota Sorong, Maikel Welerubun, pada 27 Agustus 2025 lalu, segera diusut tuntas.

Kasus penembakan yang terjadi saat aksi pemalangan dan pembakaran di Jalan Baru, menyita perhatian publik. Kelompok Cipayung sebelumnya mendesak agar aparat kepolisian mengungkap pelaku dan motif di balik insiden penembakan seorang warga tersebut. Aspirasi itu kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan aksi demo di kantor sekaligus menyarankan kepada DPR Kota Sorong untuk membentuk Pansus Cipayung.

Usai menerima pendemo DPR Kota Sorong langsung membentuk Pansus Cipaying yang di ketuai oleh Syarif Nari dan David Hehanussa sebagai sekretaris.

Ketua Pansus Cipayung, Syarif Narif, menjelaskan bahwa audiensi ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan DPR dalam mengawal proses hukum. “Salah satu aspirasi utama yang disampaikan Cipayung adalah pengusutan kasus penangkapan sejumlah masyarakat dan penembakan yang terjadi. Karena itu, kami melakukan pertemuan langsung dengan Kapolres untuk meminta kejelasan,” ungkap Syarif usai pertemuan dengan Kapolresta Sorong.

Dalam tim Pansus ini, terdapat 15 anggota DPR Kota Sorong yang berasal dari empat fraksi, yakni Fraksi APPSA, Golkar, GIM, dan PKS. Komposisi ini menunjukkan dukungan lintas fraksi untuk bersama-sama mengawal aspirasi masyarakat dan memastikan proses hukum berjalan transparan.

Namun, menurut Syarif, Kapolres Sorong Kota belum dapat memberikan keterangan terkait identitas pelaku penembakan. Pasalnya, proses investigasi forensik masih berjalan dan memerlukan tahapan lanjutan. “Kapolres menyampaikan bahwa penyelidikan forensik masih dilakukan. Kita masih menunggu hasil dari tim forensik untuk memastikan siapa oknum yang melepaskan tembakan tersebut,” jelasnya.

Tim forensik, lanjut Syarif, akan menjadi pihak yang menentukan asal peluru dan senjata yang digunakan dalam insiden tersebut. Informasi lebih rinci mengenai oknum anggota yang terlibat baru dapat disampaikan setelah proses penyidikan selesai. “Ini penting agar penyelidikan berjalan obyektif dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

Pansus Cipayung juga mengapresiasi sikap kooperatif Kapolres Sorong Kota yang bersedia menghadirkan tim forensik dalam pertemuan tersebut. Kehadiran tim forensik dinilai menunjukkan komitmen kepolisian untuk menjaga transparansi dan memastikan proses penyelidikan berjalan sesuai prosedur hukum.

“Kerja sama yang baik antara DPR, masyarakat, dan kepolisian sangat penting agar kasus ini dapat diselesaikan secara tuntas dan adil,” kata Syarif. Ia menegaskan, Pansus akan terus memantau perkembangan investigasi hingga hasil akhir diumumkan.

Pertemuan yang berlangsung di Mapolres Sorong Kota itu dihadiri oleh jajaran kepolisian dan anggota Pansus.

Kasus penembakan Maikel Welerubun menjadi perhatian luas di Kota Sorong karena menyangkut keselamatan warga dalam aksi demonstrasi. DPR Kota Sorong melalui Pansus Cipayung menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses hukum agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Pansus berharap hasil investigasi forensik dapat segera dirilis sehingga publik memperoleh kejelasan dan rasa keadilan. “Kami akan terus mendesak agar proses ini dipercepat, namun tetap sesuai prosedur hukum yang berlaku,” tutup Syarif Nari.

Pansus juga akan melakukan audiens dengan Damdim 1802 dan Rumah sakit sele be solu memastikan sejauh mana perkembangan kasus ini.

Sampai berita ini di terbitkan belum ada pernyataan langsung dari Kapolres Sorong Kota Kombes Pol Amry Siahaan, S.I.K., M.H. terkait kasus ini.

DPRK Sorong Soroti SILPA Pemerintah Kota Sorong Tahun 2024 Sebesar Rp102 Miliar

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Wakil Ketua II DPR Kota Sorong, Michael Ricky Taneri, menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Pemerintah Kota Sorong tahun 2024 yang mencapai Rp102 miliar. Menurutnya, angka tersebut menjadi perhatian serius karena menunjukkan adanya persoalan dalam penyerapan anggaran yang semestinya digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Michael menjelaskan, besarnya silpa menjadi indikator bahwa Pemerintah Kota Sorong belum mampu merealisasikan program-program pembangunan secara optimal. “Hal ini jelas berdampak kepada masyarakat. Syukur kita masih diberi kesempatan untuk memperbaikinya, tapi kondisi seperti ini tidak boleh terulang lagi,” tegasnya.

Ia menambahkan, DPR Kota Sorong selalu terbuka untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendorong percepatan penyerapan anggaran. Jika diperlukan, DPR siap memberikan dukungan penuh agar dana yang sudah dialokasikan dapat digunakan sesuai rencana dan memberi manfaat nyata bagi warga.

Salah satu contoh yang disoroti adalah penerimaan pajak dari tiang listrik. Berdasarkan hasil penelusuran, pada tahun 2024 pajak tersebut tercatat sebesar Rp8 miliar. Namun hingga Juli 2025, jumlahnya telah meningkat menjadi Rp10 miliar. “Ada dua data yang berbeda pada tahun yang berbeda. Hal ini perlu penjelasan agar tidak menimbulkan kebingungan,” ujarnya.

Perbedaan data itu, lanjut Michael, menjadi catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan kesalahan dalam laporan keuangan. DPR melalui Badan Anggaran (Banggar) akan mendalami temuan ini dan memastikan adanya rekomendasi yang jelas untuk perbaikan ke depan.

DPR juga menekankan pentingnya menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah memberi tanda khusus terkait silpa Rp102 miliar tersebut. “BPK sudah mengingatkan agar hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Pemerintah harus belajar dari pengalaman ini,” kata Michael.

Ia mengungkapkan bahwa seluruh penjelasan terkait silpa telah dibahas bersama TAPD dan disampaikan kepada Banggar DPRD Kota Sorong. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan menjadi dasar perbaikan sistem pengelolaan anggaran agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Lebih lanjut, Michael berharap sinergi antara DPR dan pemerintah kota dapat memperkuat perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan anggaran. Menurutnya, pengelolaan keuangan yang baik akan memastikan setiap rupiah benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk program pembangunan.

“Ini menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua. Ke depan, kita harus lebih fokus agar setiap anggaran yang disiapkan benar-benar terserap dengan baik demi kesejahteraan warga Sorong,” tutupnya.

Wali Kota Sorong Sampaikan Pendapat Akhir APBD, Tegaskan Komitmen Tata Kelola Transparan

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Pemerintah Kota Sorong menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR Kota Sorong, khususnya Badan Anggaran dan seluruh fraksi, atas kerja keras dalam menelaah, memberikan masukan, serta rekomendasi konstruktif terhadap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyampaian ini disampaikan Septinus Lobat pada rapat paripurna XXII yang berlangsung di Kantor DPRK Sorong pada Jumat (19/09/2025).

Wali Kota Sorong Septinus Lobat menegaskan, sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan bukti nyata komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Dalam pendapat akhirnya, Wali Kota Lobat menyoroti pentingnya pengawasan dan pengelolaan aset daerah yang menjadi salah satu catatan Badan Anggaran dan fraksi-fraksi DPR. Pemerintah Kota Sorong mengakui bahwa masih diperlukan langkah perbaikan yang berkesinambungan. Untuk itu, pemerintah berkomitmen menertibkan penatausahaan aset, memperkuat mekanisme pengawasan, serta memanfaatkan sistem digital dalam proses inventarisasi agar setiap aset daerah tercatat, terjaga, dan memberikan manfaat optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Wali Kota menegaskan bahwa pemerintah sejalan dengan pandangan DPR untuk meningkatkan target penerimaan melalui pemanfaatan potensi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil. Transformasi digital dalam sistem pajak dan retribusi akan terus diperkuat, disertai inovasi pelayanan publik serta kerja sama strategis dengan sektor swasta, sehingga target PAD sebesar Rp300 miliar dapat tercapai secara bertahap.

Menanggapi catatan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Pemerintah Kota Sorong memastikan segera menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaan dengan langkah-langkah perbaikan baik secara administrasi maupun teknis. Penguatan pengawasan internal dan peningkatan disiplin kerja aparatur akan menjadi prioritas agar kualitas laporan keuangan daerah memenuhi prinsip relevansi, keandalan, keterbandingan, dan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemerintah juga sejalan dengan pandangan fraksi mengenai pentingnya tata kelola berbasis digital dan kehati-hatian dalam menghindari utang yang tidak produktif. Transformasi digital akan terus diperkuat di seluruh lini birokrasi, sementara kebijakan pembiayaan akan diarahkan pada program-program produktif yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus), Wali Kota menegaskan fokus pemerintah untuk memastikan pemanfaatan dana benar-benar menyentuh kepentingan rakyat, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Program pendidikan gratis, termasuk afirmasi khusus bagi anak asli Moi untuk melanjutkan pendidikan kedokteran spesialis maupun sekolah kedinasan, menjadi perhatian serius. Begitu pula sektor kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan pemberdayaan masyarakat yang akan terus diperkuat.

Selain itu, Wali Kota menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Pemerintah akan memaksimalkan setiap potensi daerah melalui program-program strategis yang berpihak pada kesejahteraan rakyat, mulai dari peningkatan infrastruktur dasar hingga pengembangan ekonomi hijau.

Di akhir penyampaiannya, Wali Kota Sorong kembali menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi DPR Kota Sorong atas masukan dan rekomendasi yang diberikan selama pembahasan APBD. Ia menegaskan, pemerintah akan menindaklanjuti setiap saran dengan kerja nyata agar APBD tidak hanya menjadi angka dalam laporan, tetapi benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang menyejahterakan masyarakat.

“Semoga kerja sama antara eksekutif dan legislatif ini terus terjaga demi mewujudkan Kota Sorong sebagai kota yang maju, bersih, hijau, aman, dan sejahtera,” ujar Wali Kota menutup pendapat akhirnya. Komitmen ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan kota ke depan.

Anggota DPRK Rinoldi Rumfeka Hadiri Perayaan HUT ke-14 PAUD Bethel Doom

Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sorong, Rinoldi Rumfeka, menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bethel yang digelar di Pulau Doom, Jumat (19/9/2025). Kegiatan ini berlangsung meriah dengan dihadiri para murid PAUD, orang tua, serta perwakilan Dinas Pendidikan Kota Sorong.

Perayaan ulang tahun tersebut diawali dengan ibadah syukur sebagai ungkapan rasa terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam perjalanan PAUD Bethel selama 14 tahun. Ibadah dipimpin dengan penuh khidmat, diikuti oleh para guru, orang tua, dan tamu undangan yang hadir. Suasana penuh sukacita terlihat dari antusiasme seluruh peserta yang memenuhi ruang perayaan.

Dalam sambutannya, Rinoldi Rumfeka memberikan apresiasi atas dedikasi para pendidik PAUD Bethel dalam mendidik dan membimbing anak-anak sejak usia dini. Menurutnya, pendidikan dasar yang baik akan menjadi pondasi penting bagi perkembangan karakter dan kecerdasan generasi penerus bangsa, khususnya anak-anak di Pulau Doom.

Ia juga menegaskan bahwa DPRK Sorong terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan, termasuk pendidikan anak usia dini. “Pendidikan PAUD adalah awal dari pembentukan karakter anak. Kami akan terus berupaya mendukung fasilitas dan program pendidikan agar anak-anak mendapatkan pembelajaran terbaik,” ujar Rinoldi.

Perwakilan Dinas Pendidikan Kota Sorong dalam kesempatan itu turut memberikan ucapan selamat dan menyampaikan dukungan pemerintah bagi lembaga PAUD di seluruh wilayah Kota Sorong. Pihaknya berharap, PAUD Bethel dapat menjadi contoh bagi lembaga pendidikan lainnya dalam memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak.

Orang tua murid menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada para guru yang telah mendidik anak-anak dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Mereka berharap PAUD Bethel terus berkembang dan menjadi lembaga pendidikan yang semakin maju di Pulau Doom.

Menutup acara, Rinoldi Rumfeka bersama perwakilan Dinas Pendidikan dan para guru melakukan pemotongan kue ulang tahun sebagai simbol rasa syukur atas perjalanan 14 tahun PAUD Bethel. Potongan kue kemudian dibagikan kepada para murid sebagai tanda kebahagiaan bersama.

Perayaan HUT ke-14 PAUD Bethel Doom menjadi momentum penting untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini di Kota Sorong. Kehadiran Rinoldi Rumfeka dan dukungan berbagai pihak menjadi semangat baru bagi para guru dan orang tua dalam mencetak generasi masa depan yang cerdas dan berkarakter.

Top yang sering dicari: