Melanesiatimes.com – Founder Restorasi Jiwa Indonesia, Syam Basrijal, melontarkan kritik keras terhadap fenomena politikus yang hanya menjadikan demokrasi sekadar ajang untuk mencari kekuasaan demi bisa memperkaya diri, bukan untuk mengabdi kepada rakyat sesuai amanat konstitusi.

Menurutnya, politik seharusnya lahir dari semangat pengabdian dan menjadi jalan mulia dalam membangun bangsa. Namun kenyataannya, ada segelintir politikus yang justru menunjukkan perilaku sebaliknya.

“Politikus bermental rampok hadir bukan untuk melayani, melainkan untuk menjarah. Demokrasi dijadikan pintu emas untuk memperkaya diri, bukan sebagai wadah suci menjaga kepentingan rakyat,” kata Syam Basrijal dalam rilisnya, Sabtu (20/9/2025).

Syam menilai, janji-janji kampanye yang diucapkan sering kali hanya mantera pemikat hati rakyat. Tetapi ketika kursi kekuasaan sudah digenggam, orientasi yang muncul bukan pelayanan, melainkan kerakusan.

“Mental rampok ini tidak mengenal kata cukup. Mereka memandang kekuasaan sebagai lahan garapan, dan anggaran negara sebagai kue rampasan yang harus diperebutkan,” tegasnya.

Fenomena itu, lanjut Syam, sering terselubung di balik program-program yang tampak mulia. Infrastruktur dibangun namun anggarannya membengkak karena adanya komisi. Regulasi disusun, tetapi lebih berpihak pada kepentingan kelompok daripada rakyat.

Ia menyebut praktik ini telah mengubah wajah demokrasi dari rumah kebersamaan menjadi sekadar panggung sandiwara.

Lantas, Syam juga menyoroti dampak buruknya terhadap moral bangsa. Rakyat terbiasa disuguhi kebohongan, sementara generasi muda dipaksa belajar pelajaran keliru tentang bagaimana kekuasaan dijalankan.

“Untuk berkuasa harus pandai menipu, untuk bertahan harus siap menyuap, dan untuk naik pangkat harus mampu menggadaikan integritas. Inilah virus yang pelan-pelan melumpuhkan bangsa,” ungkapnya.

Menurutnya, kejahatan politikus bermental rampok tidak sekadar soal uang yang dirampas. Lebih dari itu, mereka mencuri kepercayaan rakyat.

Padahal, kepercayaan adalah modal sosial yang sangat berharga. Sekali retak, akan sulit memulihkannya.

“Politik akhirnya hanya dianggap permainan kotor, jauh dari panggilan mulia untuk melayani kehidupan bersama,” tutur Syam Basrijal.

Syam juga mengingatkan bahwa fenomena ini kerap melahirkan lingkaran oligarki, di mana para politikus bermental rampok saling melindungi. Mereka menguasai proyek, tender, hingga hukum, sementara rakyat hanya dijadikan tameng.

“Yang berbeda partai bisa saja bersekongkol jika ada kepentingan bersama. Pada titik ini, negara dijarah bukan dari luar, melainkan dari dalam,” tegasnya.

Saatnya Rakyat Bangkit

Meski demikian, Syam mengajak masyarakat untuk tidak tinggal diam. Ia menekankan pentingnya kesadaran kolektif agar politik kembali menjadi ruang pengabdian, bukan ruang perampokan.

“Diam berarti menyetujui. Melawan dengan kesadaran berarti menjaga masa depan bangsa,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa bangsa ini membutuhkan pemimpin berjiwa negarawan, bukan sekadar lihai berkamuflase. Restorasi politik harus berawal dari restorasi jiwa, sebab kepemimpinan sejati lahir dari jiwa yang bersih, bukan dari kerakusan.

Kini, lanjutnya, sudah saatnya rakyat berani bersuara untuk menghentikan praktik perampokan yang dibungkus dalam seragam demokrasi.

“Politik tanpa moral hanyalah perampokan yang dilegalkan; dan bangsa yang diam, sedang menulis takdir kehancurannya sendiri,” pungkas Syam Basrijal.

Anggota DPRD Gorontalo Viral Berujung Pemecatan

Sebelumnya diketahui, seorang politisi asal PDIP Wahyudin Moridu viral setelah videonya viral di media sosial. Di mana ia tambak mengendarai sebuah mobil bersama seorang perempuan dan berseloroh akan merampok uang-uang negara agar rakyat miskin.

“Kita rampok aja uang negara ini, ya kan. Kita habiskan aja. Biar negara ini semakin miskin,” ucapnya.

Akibatnya, kini statusnya sebagai anggota DPRD Gorontalo pun akhirnya harus ia tanggalkan karena telah mendapatkan sanksi tegas dari Partai atas apa yang ia ucapkan tersebut.

Ketua DPP PDI-P Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengatakan, bahwa pihaknya telah laporan atas fakta video viral yang menyeret anggota dewan dari partai berlambang Banteng Moncong Putih tersebut. Laporan itu dilakukan oleh DPD PDI-P Gorontalo.

“Jadi memang yang bersangkutan telah dilakukan klarifikasi oleh DPD Gorontalo. DPD sudah menyampaikan laporan kepada DPP, memohon untuk diambil tindakan organisasi atas perbuatannya,” ujar Komarudin saat dihubungi, Sabtu (20/9/2025).

Oleh sebab itu, ia pun menyampaikan jika surat telah diterima oleh DPP PDI untuk segera ditindaklanjuti. Bahkan ia menyebut hari ini surat pemecatan sudah keluar sehingga dapat dijadikan rujukan bagi PDIP Gotontalo untuk memproses PAW (pergantian antar waktu) di DPRD Gorontalo dalam waktu dekat.

“Komite etik dan disiplin telah merekomendasikan kepada DPP, dan hari ini DPP mengeluarkan surat pemecatan kepada yang bersangkutan. Dalam waktu dekat segera dilakukan PAW,” sambungnya.

Melanesiatimes.com – Restorasi Jiwa Indonesia (RJI) memandang bahwa publik akan terobati luka-lukanya atas sikap dan kebijakan pemerintah maupun legislatif yang dianggap bertentangan dengan kepentingan dan hati nurani rakyat.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Founder RJI, Syam Basrijal, bahwa kemarahan publik terlepas itu yang anarkis maupun yang tidak, sebenarnya berangkat dari kondisi yang sama, bahwa mereka geram dengan beberapa public policy yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara.

“Ia bukan hanya reaksi atas tunjangan pejabat atau jatuhnya korban di jalanan, melainkan simbol dari jurang ketidakadilan yang semakin terasa,” kata Syam Basrijal dalam tulisannya yang berjudul “100 Hari Menenun Kembali Kepercayaan Rakyat”, Selasa (2/9/2025).

Menurutnya, saat ini memang situasi nasional yang sempat terjadi kerusuhan sudah semakin mereda. Namun demikian bukan berarti persoalan rampung. Justru ini adalah kesempatan bagi pemerintah dan DPR RI khususnya melakukan evaluasi diri.

“Dalam situasi ini, seruan rakyat jelas: pemimpin harus menutup jurang itu, bukan dengan retorika, melainkan dengan langkah nyata yang meringankan beban hidup sehari-hari,” ujarnya.

Setidaknya kata Syam, penyelenggara negara memiliki waktu 100 hari ke depan untuk melakukan perbaikan, mulai dari komunikasi publik, hingga kebijakan apa yang telah dikeluarkan dan memicu gejolak sosial yang masif.

“Maka, seratus hari ke depan menjadi ujian moral sekaligus momentum untuk memulihkan kepercayaan,” tutur Syam.

Dalam perspektif sosial, Syam Basrijal memandang bahwa aspek kebutuhan dasar masyarakat harus dibereskan secepat mungkin. Baik dari harga pangan, pendidikan dan lainnya.

“Prioritas utama adalah menstabilkan kebutuhan dasar rakyat. Harga beras yang terus melambung, LPG 3 kilogram yang kerap langka, hingga biaya pendidikan yang menekan keluarga kecil harus segera ditangani,” tandasnya.

Dituturkan Syam Basrijal, publik akan tetap menaruh kemarahan kepada pemerintah dan DPR manakala program-program bombastis sekadar menjadi retorika belaka, apalagi jika justru malah membuat sektor rill masyarakat terabaikan.

“Pemerintah tidak cukup hanya mengumumkan program, melainkan harus hadir di pasar, di dapur rakyat, di ruang belajar anak-anak. Subsidi harus benar-benar tepat sasaran, bukan sekadar angka di atas kertas,” tukas Syam Basrijal.

“Moratorium sementara terhadap pajak dan pungutan yang mencekik, terutama di tingkat daerah, juga menjadi langkah penting untuk memberi ruang bernapas bagi rakyat,” sambungnya.

Tidak sekadar sektor ekonomi saja yang dibereskan. Perlu hadir juga transparansi yang menjadi aspek penting dan selalu menjadi obyek kritik tajam dari publik selama ini.

“Ekonomi saja tidak cukup. Kepercayaan publik hanya bisa tumbuh jika transparansi ditegakkan. DPR sebagai simbol representasi rakyat tidak boleh lagi menjadi ruang gelap privilese. Sudah saatnya dibuka dashboard kinerja yang bisa diakses siapa pun—menunjukkan kehadiran, produktivitas legislasi, hingga transparansi anggaran,” terangnya.

“Dengan begitu, rakyat bisa menilai langsung apakah wakilnya benar-benar bekerja atau sekadar menikmati kursi empuk kekuasaan,” lanjut Syam.

Di samping itu, dalam 100 hari ke depan pun ia sarankan pemerintah dan DPR serta seluruh pemangku kebijakan membuka ruang seluas-luasnya untuk rakyat dapat berdialog menyampaikan kritikan dan masukan yang konstruktif kepada mereka secara aman, nyaman dan damai.

“Dialog nasional menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekadar seremonial. Pemerintah, mahasiswa, buruh, komunitas ojol, akademisi, hingga ulama harus duduk setara di meja bundar. Mandatnya jelas: menata harga kebutuhan pokok, merumuskan SOP aksi damai agar tragedi tak berulang, serta mempercepat legislasi antikorupsi seperti RUU Perampasan Aset. Dari ruang dialog inilah bisa lahir konsensus baru—bahwa demokrasi bukanlah arena arogansi elite, melainkan wadah untuk menghidupi rakyat,” terang Syam Basrijal.

Jika semua saran itu dilakukan oleh para elite dan pemangku kebijakan di Republik Indonesia, Syam Basrijal percaya Indonesia akan kembali pulih dan bertumbuh karena telah terciptanya harmonisasi antara rakyat dan pemangku kebijakan.

Karena keberhasilan 100 hari pemulihan ini juga bergantung pada komunikasi yang rendah hati. Tidak boleh ada lagi ucapan pejabat yang merendahkan rakyat, apalagi di tengah krisis. Setiap kata yang keluar harus melewati saringan empati: apakah ini menambah martabat rakyat atau justru menyinggung luka mereka. Dalam masa transisi ini, kerendahan hati jauh lebih bernilai daripada sekadar mempertahankan gengsi politik.

“Jika seratus hari pertama ini bisa dijalankan dengan komitmen, maka rakyat akan melihat tanda bahwa pemerintah benar-benar mendengar. Bukan berarti semua masalah selesai, tetapi arah perjalanan bangsa akan mulai bergerak ke jalur yang benar: dari ketidakpercayaan menuju pemulihan, dari luka menuju rekonsiliasi. Keberanian untuk mengambil keputusan berpihak pada rakyat adalah bahan bakar utama yang bisa memperkuat legitimasi pemerintahan ke depan,” tandasnya.

Melanesiatimes.com – Fenomena kerusuhan yang kerap terjadi di tanah air ternyata tidak selalu berawal dari niat merusak. Banyak peristiwa bermula dari hal-hal sepele, seperti rasa ingin tahu, ikut-ikutan, atau sekadar berada di tengah keramaian.

Founder Restorasi Jiwa Indonesia, Syam Basrijal, menegaskan bahwa perilaku massa yang berubah liar seringkali dipicu oleh lemahnya kontrol diri dalam kerumunan.

“Satu momen kepo bisa menyeretmu dari penonton jadi pelaku, dari pelaku jadi korban, dan korban itu bisa merambah orang lain yang tak bersalah. Jeda diri adalah kunci agar kita tidak hanyut dalam permainan yang menjerumuskan,” ungkap Syam Basrijal dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/8/2025).

Syam menjelaskan, fenomena ini dapat dilihat melalui teori psikologi massa. Menurut Gustave Le Bon, dalam kerumunan individu cenderung kehilangan identitas personal dan melebur ke dalam “jiwa kolektif”. Dalam kondisi ini, daya kritis melemah, kendali moral runtuh, dan rasa tanggung jawab menghilang. Freud menambahkan, norma pribadi sering kali digantikan oleh norma massa yang bersifat sementara. Hal tersebut tampak nyata dalam demonstrasi yang berujung ricuh.

“Dari sekadar berdiri menonton, orang mulai ikut berteriak. Dari ikut berteriak, ia bisa terlibat melempar benda atau merusak fasilitas umum. Ia merasa ‘tak terlihat’ karena dilindungi oleh jumlah. Inilah titik kritis di mana penonton berubah menjadi pelaku tak sengaja,” papar Syam.

Lebih jauh, ia menyoroti dampak besar yang ditimbulkan. Banyak yang hanyut dalam kerumunan justru berakhir sebagai korban—ada yang terluka, ditangkap aparat, hingga dijadikan tersangka meski niat awalnya hanya ingin melihat. “Inilah wajah pahit dari ramai yang menjerumuskan,” katanya.

Tak hanya itu, situasi kacau juga membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk menunggangi arus massa demi kepentingan politik maupun kepentingan lain yang lebih besar. Dalam posisi ini, rakyat tanpa sadar hanya menjadi pion dalam permainan.

Sebagai jalan keluar, Syam menekankan pentingnya jeda diri sebagai bentuk kesadaran individu. Menurutnya, jeda adalah ruang untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi.

“Ia bukan pasif, melainkan kekuatan sunyi untuk menimbang langkah. Dengan jeda, seseorang bisa memutus rantai provokasi, menolak hanyut dalam arus, dan menjaga aspirasi tetap murni,” tuturnya.

Ia pun menegaskan bahwa bangsa ini tidak membutuhkan lebih banyak pion yang hanyut tanpa arah. Yang dibutuhkan adalah jiwa-jiwa sadar yang berani menahan diri, berani menolak provokasi, dan berani menjaga tenang di tengah keramaian.

“Karena masa depan Indonesia tidak akan ditentukan oleh siapa yang paling keras berteriak, tetapi oleh siapa yang paling jernih menjaga kesadarannya,” pungkas Syam Basrijal.