Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Sorong menyampaikan sejumlah catatan, kesimpulan, dan rekomendasi penting terkait pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam sidang paripurna, DPR menekankan agar alokasi anggaran benar-benar dimanfaatkan secara efektif demi kepentingan masyarakat dan tidak dibiarkan mengendap pada program yang tidak berjalan. Selasa (30/09/2025).

DPR Kota Sorong menemukan adanya sejumlah anggaran besar pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak dapat digunakan karena program kosong. Atas hal ini, DPR meminta pemerintah kota mengalihkan anggaran tersebut kepada OPD yang lebih membutuhkan, sehingga roda pembangunan berjalan maksimal.

Selain itu, DPR juga menegaskan bahwa setelah pengesahan perubahan APBD 2025, pemerintah kota harus segera merealisasikan anggaran ke masing-masing OPD. Hal ini penting untuk mencegah lambatnya penyerapan anggaran yang dapat berdampak pada melemahnya perputaran ekonomi dan menurunnya daya beli masyarakat.

Kondisi APBD Kota Sorong 2025

Berdasarkan ringkasan, perubahan APBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2025 mencatat:

1. Pendapatan sebesar Rp 1,202 triliun
2. Belanja sebesar Rp 1,346 triliun
3. Defisit sebesar Rp 144,3 miliar

Melihat struktur ini, DPR mendorong pemerintah kota untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai kota jasa tanpa sumber daya alam, Sorong dinilai memiliki potensi besar di sektor jasa, pajak, dan retribusi yang harus dikelola profesional dengan dukungan digitalisasi.

Sorotan terhadap OPD dan PAD

DPR Kota Sorong juga menyoroti lemahnya kontribusi OPD pemungut terhadap PAD. Dari hasil monitoring, terdapat 22 OPD yang memiliki potensi besar, namun banyak di antaranya tidak memberikan kontribusi berarti. DPR mendesak wali kota untuk mengevaluasi kinerja kepala OPD dan melakukan pergantian dalam waktu enam bulan jika tidak ada perbaikan.

Tantangan Sosial: Kemiskinan dan Pengangguran

Permasalahan kemiskinan menjadi sorotan utama. Data tahun 2024 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Kota Sorong mencapai 40,68 ribu jiwa atau 13,67% dengan garis kemiskinan sebesar Rp 902.534 per kapita. DPR menilai angka ini sudah mengarah pada kategori ekstrem sehingga pemerintah harus segera mengambil langkah strategis untuk menanggulanginya.

Di sisi lain, data tahun 2023 mencatat 54,62% penduduk usia kerja sudah bekerja, namun angka pengangguran tetap cukup tinggi yaitu 5,98%. DPR mendesak pemerintah untuk membuka lebih banyak lapangan kerja dan mengurangi dominasi tenaga kerja dari luar Sorong.

Masalah Lain: Sampah, Pemakaman, dan Penerangan Jalan

DPR juga menyoroti persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah. Meskipun penanganan sampah dinilai cukup baik, waktu pengangkutannya dinilai kurang tepat. DPR merekomendasikan agar pengambilan sampah dilakukan pada pukul 03.00–06.00 WIT agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat, terutama di sekitar sekolah dan kawasan padat penduduk.

Selain itu, keterbatasan lahan pemakaman umum di Km 10 juga menjadi perhatian serius. DPR mendorong pemerintah segera mengakomodasi usulan penambahan lahan agar tidak menimbulkan masalah di masa depan.

Masalah penerangan jalan turut disoroti. DPR meminta pemerintah memperhatikan penambahan anggaran pada Dinas Perhubungan untuk pemasangan lampu jalan di kawasan rawan kriminalitas.

Apresiasi kepada Pemerintah Kota

Dalam sidang, DPR Kota Sorong juga memberikan apresiasi kepada pemerintah kota sorong yang telah sigap membantu korban penembakan dalam kerusuhan baru-baru ini. Pemerintah kota menyalurkan bantuan sebesar Rp 120 juta untuk biaya perawatan korban di RS Kandou Manado. DPR berharap korban segera pulih dan dapat beraktivitas kembali.

Catatan Pembahasan

Meski pembahasan perubahan APBD 2025 berlangsung cukup alot, DPR menilai prosesnya berjalan baik dan selesai tepat waktu. Namun DPR memberi catatan agar ke depan pemerintah lebih matang dalam menyiapkan dokumen KUA-PPAS dan rancangan APBD, sehingga pembahasan tidak terkesan terburu-buru.

Koordinasi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD juga dianggap perlu ditingkatkan agar program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi rakyat dapat direalisasikan secara maksimal.

Rekomendasi DPR

Beberapa rekomendasi penting yang disampaikan DPR Kota Sorong antara lain:

1. Pemerintah segera menyelesaikan status hukum tanah 20 hektar di Distrik Manoy yang akan digarap Dinas Perikanan.
2. Evaluasi penggunaan dana hibah pada Dinas Pendidikan agar tepat sasaran.
3. Sinkronisasi hasil Musrenbang dan reses anggota DPR dengan program pembangunan pemerintah kota.
4. Penambahan lahan pemakaman umum serta perbaikan pengelolaan sampah.
5. Perluasan pemasangan lampu penerangan jalan untuk mendukung keamanan masyarakat.

DPR Kota Sorong menegaskan bahwa seluruh rekomendasi ini ditujukan untuk memperkuat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperbaiki tata kelola keuangan daerah.

“Usaha dan keberanian tidak cukup tanpa tujuan dan arah perencanaan yang jelas. Semua impian bisa menjadi kenyataan jika kita berani mengerjakannya,” demikian pesan penutup DPR Kota Sorong dalam sidang paripurna.