RAJA AMPAT, Melanesiatimes.com – Penerapan pendekatan, pengelolaan, dan inklusif oleh BLUD UPTD KKP Raja Ampat menjadi salah satu daya tarik tersendiri yang diminati beberapa provinsi hingga negera tetangga.
Pengembangan, pengelolaan dan pendanaan yang berkelanjutan itu berhasil menarik simpati tiga provinsi yakni Sumatra Barat (Sumbar), Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku dan satu delegasi Conservation International asal Timor Leste untuk melakukan Study Tiru.
Untuk diketahui Konservasi Indonesia dan Conservation International Timor Leste tengah mendukung pemangku kepentingan di semua tingkat dalam membangun perlindungan dan pengelolaan wilayah laut yang lebih efektif di Bentang Laut Sunda Kecil (Lesser Sunda Seascape). Bentang laut ini membentang melintasi wilayah provinsi dan juga negara, Indonesia dan Timor Leste.
Indonesia sendiri melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah menetapkan Marine Protected Area Vision 30 X 45, dengan target kawasan konservasi seluas 97,5 juta Ha (30% dari luas perairan laut Indonesia) di tahun 2045.
Sedangkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Maluku mendukung upaya tersebut melalui pencadangan dan penetapan kawasan konservasi pada masing-masing wilayahnya. Hingga tahun 2021, luas Kawasan Konservasi Perairan di Provinsi NTT mencapai 4.373.018,06 Ha, yang mencakup 10 kawasan.
Pada tahun 2024 Provinsi Maluku juga telah menetapkan 11 kawasan konservasi perairan dengan luas 2.170.084,16 Ha, sedangkan kawasan yang sementara dalam proses inisiasi sebesar 1.806.577.18 Ha Pemerintah Provinsi NTT dan Maluku, dengan dukungan dari Konservasi Indonesia dan mitra lainnya, saat ini sedang dalam proses untuk menetapkan dua kawasan konservasi baru di sisi timur Bentang Laut Sunda Kecil, yaitu KKD Belu di NTT dan KKD Wetar di Maluku.
Proses ini telah sampai pada tahapan konsultasi teknis di tingkat Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI). Rencana tindak lanjut setelah penetapan kedua kawasan tersebut akan dilanjutkan dengan proses pembentukan atau konsolidasi lembaga pengelola kawasan.
Conservation International Timor Leste tengah mendukung pembentukan Marine Protected Area (MPA) baru di distrik Manatutu, dan mendorong optimalisasi pengelolaan MPA di antaranya di bagian barat laut, di pulau Atauro, dan di Nino Konis Santana National Park berserta Community-based Marine Protected Area (CB-MPA) di Distrik Bobonaro.
Syafri Tuharea, Kepala BLUD UPTD KKP Raja Ampat Saat Memberi Materi
Kunjungan belajar atau study tiru ini dilakukan sejak 10-13 November 2025 dan diikuti 30 peserta dari 3 provinsi yakni Sumbar, NTT, Maluku dan Timor Leste. guna mencari, memahami bagaimana model sukses pengelolaan kawasan konservasi laut berkelanjutan.
Di Region segitiga terumbu karang dunia, model ini telah didemonstrasikan oleh BLUD UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat, sehingga mengantongi status “Berkelanjutan” dalam penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA), di samping itu ada pun pengakuan lainnya seperti ‘Blue Park Award”.
Ari Benu, Perwakilan Konservasi Indonesia Asal NTT
Salah satu perwakilan Konservasi Indonesia (KI) asal Nusa Tenggara Timur mengakui materi yang diberikan oleh Kepala Badan Layanan Umum Daerah, Syafri Tuharea, sangat menginspirasi dan mengedukasi dimulai dari pendirian hingga operasionalisasi Tim BLUD Raja Ampat dilapangan.
“Hari pertama berupa informasi dan pembelajaran yang disampaikan oleh Kepala BLUD, hari kedua dan ketiga kami mengunjungi langsung ke beberapa titik lokasi untuk melihat cara Operasionalisasi yang dilakukan oleh teman-teman BLUD Raja Ampat dilapangan hal ini tentu menginspirasi dan sangat mengedukasi,” tutup Ari Benu, perwakilan KI asal NTT, di Port Of Waisai, Kamis, (13/11/2025).
