Melanesiatimes.com, Kota Sorong – Dalam pelaksanaan reses hari keempat tahap III, Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sorong kembali menyerap aspirasi masyarakat di Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi. Kegiatan tersebut menjadi ajang penting bagi wakil rakyat untuk mendengarkan langsung persoalan yang dihadapi warga di wilayah setempat. Senin (03/11/2025).
Anggota DPRK Sorong, Mohammad Saman Bugis, yang menjadi narasumber dalam kegiatan itu, menyoroti sedikitnya empat persoalan krusial yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Keempat hal tersebut adalah masalah keamanan lingkungan, persoalan air bersih, banjir, yang kerap melanda, serta penyaluran bantuan sosial seperti BLT dan PKH yang dinilai belum tepat sasaran.
Menurut Saman Bugis, kondisi keamanan di beberapa titik di Distrik Sorong Manoi masih perlu pembenahan. Ia menilai, meningkatnya aktivitas masyarakat harus diimbangi dengan peran aktif aparat keamanan dan kesadaran warga dalam menjaga ketertiban bersama.
“Masalah keamanan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pemerintah harus berkoordinasi dengan aparat untuk memastikan lingkungan masyarakat tetap aman dan kondusif. Jangan sampai warga merasa takut beraktivitas hanya karena ulah segelintir oknum,” tegas Mohammad Saman Bugis.
Selain keamanan, masalah banjir juga menjadi perhatian utama. Ia menegaskan bahwa setiap musim hujan, banyak rumah warga di sekitar Malabutor dan wilayah sekitarnya tergenang air karena sistem drainase yang belum berfungsi maksimal. “Banjir bukan hanya persoalan teknis, tapi juga soal manajemen lingkungan yang harus dibenahi bersama,” ujarnya.
Saman Bugis juga menambahkan bahwa penanganan banjir memerlukan kerja sama lintas sektor antara pemerintah kota, kelurahan, dan masyarakat. “Kalau hanya mengandalkan dinas teknis, persoalan ini tidak akan selesai. Warga juga perlu ikut menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan ke saluran air,” katanya.
Sedangkan air bersih (Tirta Remu) yang menjadi dasar kebutuhan masyarakat juga menjadi masalah kursial yang kadang mengalir dan kadang juga tidak mengalir sehingga masyarakat merasa bahwa hal ini perlu diperhatikan.
“Warga keluhkan air bersih yang sering tidak mengalir, disamping itu ada persoalan utang antara pemerintah dan PT. Tirta Remu, jadi ketika persoalan ini kami selesaikan maka pemerintah akan mengambil alih Air bersih, sehingga bisa dibenahi dan dapat di alirkan ke warga masyarakat yang di butuhkan,” imbuhnya.
Persoalan keempat yang diangkat adalah terkait dengan bantuan sosial pemerintah, baik BLT maupun PKH. Menurutnya, bantuan tersebut belum sepenuhnya menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Oleh karena itu, ia berharap data penerima bansos dapat diperbarui dan disinkronkan dengan data dari Dinas Sosial serta kelurahan agar lebih akurat dan transparan.
“Bantuan sosial itu harus tepat sasaran. Jangan sampai ada warga yang mampu malah menerima, sementara yang benar-benar miskin justru terlewat. Kami mendorong pemerintah untuk melakukan verifikasi ulang agar tidak ada kecemburuan sosial di masyarakat,” tutur Saman Bugis.
Kegiatan reses tersebut dihadiri oleh lima anggota DPRK Sorong dari Komisi IV, yakni Drs. Ec. John Lewarissa, Mohammad Saman Bugis, Syarif Nari, Permadi, dan Lusiana Saputri. Kehadiran mereka menjadi bentuk komitmen dalam menindaklanjuti berbagai keluhan yang muncul dari masyarakat di lapangan.
Warga Malabutor yang hadir dalam kegiatan tersebut juga menyampaikan beragam aspirasi, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan fasilitas air bersih, hingga permintaan agar pemerintah memperhatikan kembali kondisi sosial ekonomi masyarakat pascapandemi.
Melalui momentum reses ini, DPRK Sorong berkomitmen untuk menyalurkan semua aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah kota. Para legislator berharap hasil reses dapat menjadi dasar kebijakan dalam pembahasan program kerja dan anggaran di tahun mendatang, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sorong yang lebih baik.
